Pemerataan pasukan untuk kepentingan pertahanan jangka panjang

Presiden memberikan atensi penuh agar ini bisa diwujudkan dalam era pemerintahan beliau, sehingga negara yang seluas ini tidak bisa dijaga hanya dari Jawa."

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah ingin melakukan pemerataan pasukan TNI di seluruh wilayah Indonesia untuk kepentingan pertahanan jangka panjang.

"Ratas (rapat terbatas tadi) memutuskan apa yang disampaikan Menkopolhukam dan Panglima TNI perlu dilakukan pendalaman, karena ini hal yang strategis dan baik untuk kepentingan pertahanan jangka panjang," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung seusai ratas di Kantor Presiden Jakarta, Kamis.

Rapat terbatas tersebut membahas mengenai sinkronisasi gelar TNI dengan pembangunan nasional.

"Presiden memberikan atensi penuh agar ini bisa diwujudkan dalam era pemerintahan beliau, sehingga negara yang seluas ini tidak bisa dijaga hanya dari Jawa," tambah Pramono.

Presiden menilai pentingnya pemerataan pembangunan sehingga mengatasi kesenjangan antarwilayah, terutama kawasan barat dan kawasan timur Indonesia, misalnya, di daerah pinggiran seperti Kepulauan Natuna di bagian barat, Kepulauan Miangas di utara, Biak Merauke di timur, sampai Pulau Rote.

"Perlu ada tempat-tempat yang kemudian memperkuat dan sekaligus juga ada semacam untuk menjaga kebhinekaan, karena TNI kalau ditugaskan di mana saja kan gampang menikah dengan gadis setempat dan itu hal yang sangat baik agar supaya tidak terlalu Jawa sentris," ungkap Pramono.

Menurut Pramono, Presiden Joko Widodo memberikan waktu satu bulan untuk mendetailkan rencana tersebut.

"Ratas tadi mengenai paparan ke depan, dalam konteks penempatan pos-pos baru TNI, termasuk hal yang berkaitan dengan ancaman-ancaman ke depan," kata Juru Bicara Presiden Johan Budi.

Namun, konsep itu belum matang karena terkait dengan pembiayaan.

"Konsep tersebut bisa langsung disimpulkan, nanti dimatangkan, termasuk soal pembiayaan karena sebenarnya konsep yang terjadi saat ini adalah warisan konsep pemerintahan terdahulu, termasuk titik-titik peninggalan zaman Belanda," tambah Johan.

Ratas tersebut dihadiri sejumlah pejabat pemerintah antara lain Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Selanjutnya Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, Kepala Staf TNI Angkata Darat Jenderal TNI Mulyono, Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI Agus Supriyatna, dan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Ade Supandi.