Wamenlu akan hadiri pertemuan perdamaian di Paris

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Menteri Luar Negeri RI A.M. Fachir akan memimpin delegasi Indonesia untuk menghadiri pertemuan yang membahas upaya perdamaian di kawasan Timur Tengah, yang hendak diselenggarakan di Paris pada 14-15 Januari 2017.

"Ada pertemuan perdamaian Timur Tengah di Paris. Indonesia akan hadir dalam pertemuan kedua ini. Indonesia konsisten hadir pada pertemuan pertama dan terlibat dalam proses persiapan pertemuan kedua ini," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir di Jakarta, Kamis.

Hari pertama pertemuan tersebut pada 14 Januari akan dihadiri para pejabat tinggi (senior officials meeting), dan hari kedua pada 15 Januari merupakan pertemuan tingkat menteri.

"Mengingat pertemuan tingkat menteri di Paris ini berbarengan dengan kunjungan Perdana Menteri Shinzo Abe ke Indonesia, Menlu Retno harus mendampingi Presiden. Maka Delegasi RI dipimpin oleh Wamenlu," ujar dia.

Arrmanatha menyebutkan, hal utama yang akan dibahas dalam pertemuan di Paris itu adalah upaya-upaya untuk memberi insentif bagi Palestina dan Israel dalam mendorong "solusi dua negara" (two state solution) dan memberi bantuan pembangunan kapasitas untuk mempersiapkan Palestina pada saat mencapai kemerdekaan.

"Kami juga akan membahas upaya untuk mendorong dialog antara masyarakat sipil Palestina dan Israel sehingga dapat mendorong suatu semangat kerja sama dan toleransi untuk dapat duduk berdampingan dalam konsep two state solution," kata dia.

Jubir Kemlu itu juga menyebutkan bahwa dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Indonesia akan mengangkat beberapa hal penting yang ingin dicapai, antara lain upaya mendorong penciptaan situasi kondusif bagi awal proses perdamaian, menghentikan kekerasan dan pembangunan pemukiman ilegal di wilayah Palestina, mendorong pembentukan jadwal yang lebih konkret bagi upaya pencapaian solusi dua negara.

"Yang perlu kita tekankan di sini adalah pressure (tekanan) dunia itu sudah cukup tinggi untuk penghentian pembangunan pemukiman ilegal. Bahkan, sudah ada resolusi Dewan Keamanan PBB yang meminta itu dihentikan, dan ini untuk pertama kalinya akhirnya resolusi itu tidak di-veto oleh Amerika Serikat," ujar Arrmanatha.