Mendikbud wajibkan gubernur-bupati dukung UNBK

Dalam SE Nomor 1 tahun 2017 tertanggal 10 Januari 2017 itu, Mendikbud juga mewajibkan seluruh sekolah yang memiliki komputer lebih dari 20 unit dan satu server untuk melaksanakan UNBK."

Surabaya (ANTARA News) - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengeluarkan surat edaran kepada gubenur dan bupati tentang pelaksanaan Ujian Nasional tahun ajaran 2016/2017 yang meminta seluruh instansi pemerintahan untuk mendukung pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).

"Dalam SE Nomor 1 tahun 2017 tertanggal 10 Januari 2017 itu, Mendikbud juga mewajibkan seluruh sekolah yang memiliki komputer lebih dari 20 unit dan satu server untuk melaksanakan UNBK," kata Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Timur Saiful Rachman, di Surabaya, Rabu.

Dia menjelaskan, semua sekolah wajib mengikuti UNBK, kecuali SLB tetap UN manual.

Dia mengatakan, surat edaran (SE) itu juga menyatakan bila sekolah tidak memiliki sarana dan prasarana, maka Disdik provinsi maupun kota ditunjuk untuk memantau dan mengikutsertakan siswanya untuk tetap ikut UN di tempat pelaksanaan UNBK yang berada di radius maksimal 5 kilometer.

Selain itu, Kemendikbud juga telah menyiapkan aplikasi padalaman http://spasial.data.kemdikbud.go.id/unbk. Laman itu dapat digunakan untuk melakukan proses pemanfaatan bersama fasilitas komputer sekolah lainnya.

"Untuk pemanfaatan bersama itu, makanya jadwal UN di setiap jenjang itu berbeda," katanya.

Saiful mengatakan, Mendikbud meminta seluruh Disdik provinsi maupun kota untuk kesiapan pelaksanaan UNBK maksimal 25 Januari.

Menurut Saiful, saat ini pihaknya belum memastikan jumlah sekolah yang ikut UNBK. Meski demikian, dia memastikan jumlah sekolah yang ikut akan mencapai 2600-an Total SMA/MA/SMK Surabaya yang ikut UNBK mencapai 254 lembaga.

Dari total tersebut, ada sembilan sekolah yang menggabung karena belum memiliki akreditasi. Disdik Jatim juga akan memasukan tasting center di beberapa lokasi terutama yang dipusatkan di SMA/SMK.

"90 persen sekolah sudah siap, kami masih mendata ulang. Untuk anggarannya juga belum pasti karena memang harus didata dulu," katanya.