Acara yang dibuka oleh Ketua Komite Pertimbangan Kebijakan Publik di Sektor Perhubungan yang juga merupakan Utusan Khusus Menteri Perhubungan RI untuk IMO, Laksamana (Purn) DR Marsetio ini diikuti oleh peserta yang terdiri dari jajaran pejabat Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI AL, akademisi, profesional, dan praktisi industri pelayaran nasional.
Selain pemaparan hasil sidang IMO MSC 96 dan 97 serta MEPC 69 dan 70, pun turut disosialisasikan agenda yang akan menjadi topik pembahasan sidang IMO 2017, seperti industrial personnel dalam pelayaran internasional dan Guidelines G8 BWM untuk persetujuan sistem manajemen air ballast kapal.
Pada kesempatan ini juga, BKI turut memaparkan aplikasi Green Padma yang merupakan produk Divisi Riset dan Pengembangan BKI sebagai alat bantu bagi para pelaku industri untuk menghadapi diberlakukannya kebijakan Data Collection system; dan sebagai aplikasi Android Perlengkapan Keselamatan Kapal yang berfungsi sebagai alat bantu pemeriksaan mandiri sebelum dilaksanakannya inspeksi oleh Port State Control (PSC).
Selain itu, BKI juga berkesempatan untuk mensosialisasikan kampanye Sertifikasi Free Asbestos terkait ketentuan pelarangan penggunaan material asbestos, baik untuk kapal bangunan baru maupun kapal yang sudah ada.
BKI dalam kapasitasnya sebagai Recognized Organization di bidang klasifikasi selama ini selalu ambil bagian mendukung delegasi Pemerintah RI dalam sidang-sidang IMO.
Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2017