Nusa Dua (ANTARA News) - Seluruh badan usaha yang selama ini memegang hak pengusahaan hutan (HPH) di wilayah Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) akan segera "diusir" dari propinsi di penghujung barat Nusantara itu. "Kita akan secepatnya `usir` mereka sehingga tidak ada lagi aksi penebangan hutan di Aceh, baik secara legal, apalagi yang ilegal," kata Gubernur NAD, Irwandi Yusuf, di Nusa Dua, Bali, Kamis petang. Di sela-sela pertemuan yang membahas masalah hutan di Aceh dan Papua, Gubernur Irwandi menyebutkan pihaknya telah bertekad melakukan moratorium sementara terhadap semua jenis pembalakan hutan di Aceh. "Kita stop sementara, apapun alasannya. Ini penting untuk dapat mengembalikan lagi kejayaan hutan di Aceh," ucapnya. Irwandi tidak menyebutkan batas waktu dilakukannya moratorium tersebut, namun dikatakan bahwa hutan Aceh harus kembali menghijau setelah belasan tahun dibabat, baik oleh para pemegang HPH maupun "gang" yang bergerak secara ilegal. Sekarang, hal semacam itu tidak boleh terjadi lagi di Aceh. Karenanya, seluruh badan usaha pemegang HPH akan secepatnya "dipulangkan" dari Serambi Mekah, ujar gubernur, menandaskan. Ditanya mengenai kebutuhan masyarakat Aceh sendiri terhadap bahan bangunan pascagelombang tsunami, gubernur mengungkapkan bahwa stok kayu yang ada masih mencukupi untuk seluruh kebutuhan masyarakat. "Kita punya banyak stok. Makanya, kita tidak perlu lagi melakukan penebangan untuk dalih apapun," katanya. Dengan dilakukannya moratorium, lanjut dia, Aceh pada gilirannya akan dapat mengembangkan ekonomi kehutanan yang berkesinambungan dengan memanfaatkan pasar karbon. Di samping itu, melalui moratorium, Aceh akan dapat meninjau kembali status hutan yang berlaku sekarang, apakah hutan tutupan, konsesi, atau hutan produksi. Menurut Irwandi, dengan moratorium juga dapat dilakukan penataan ulang pembangunan kehutanan, termasuk strategi pengelolaan hutan ke depan. Semua itu, pada ujungnya akan pula dapat diterapkan kebijakan tentang mekanisme pencegahan perusakan hutan dengan lebih tegas dan efektif, kata Gubernur Aceh. Hadir pada pertemuan dua hari itu, Gubernur Papua Barnabas Suebu dan Gubernur Papua Barat Abraham O Atururi, pakar lingkungan hidup Prof Dr Emil Salim, serta Dr Joe Leitmann, koordinator bidang lingkungan untuk Bank Dunia.(*)
Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2007
