Setara Institute minta presiden evaluasi bela negara

... Jokowi harus mengevaluasi dan meminta pertanggungjawaban komprehensif atas program bela negara yang hampir dua tahun dijalankan Kementerian Pertahanan dan TNI, yang dibiayai dengan uang negara, pajak rakyat, namun belum tampak ada hasil yang jela

Jakarta (ANTARA News) - Setara Institue meminta Presiden Joko Widodo mengevaluasi dan meminta pertanggungjawaban komprehensif atas program bela negara yang dijalankan Kementerian Pertahanan dan TNI, terutama pasca menggandeng organisasi Front Pembela Islam dalam program itu, kata Ketua Setara Institute, Hendardi.

"Langkah terdekat, Presiden Jokowi harus mengevaluasi dan meminta pertanggungjawaban komprehensif atas program bela negara yang hampir dua tahun dijalankan Kementerian Pertahanan dan TNI, yang dibiayai dengan uang negara, pajak rakyat, namun belum tampak ada hasil yang jelas," kata Hendardi, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Senin.

Dia mengatakan pencopotan komandan Kodim 0603/Lebak oleh Panglima Kodam III/Siliwangi, Mayor Jenderal TNI Herindra, merupakan kebijakan tepat atas tindakan indisipliner menyelenggarakan kegiatan bela negara untuk FPI.

Menurut dia, langkah itu diharapkan memberi pembelajaran bagi satuan-satuan lain di TNI untuk tidak berpolitik di tengah ancaman atas kemajemukan dan kontroversi FPI.

"Meskipun langkah ini positif, sulit dipahami ada tindakan satuan TNI yang tidak diketahui atasannya karena TNI adalah organisasi dengan garis komando dan terstruktur paling solid di republik ini," ujarnya.

Hendardi menilai tindakan pencopotan komandan Kodim 0603/Lebak belum cukup untuk memastikan TNI secara institusional mampu menjaga jarak dengan kelompok-kelompok intoleran yang destruktif pada kebhinnekaan Indonesia dan justru mengancam NKRI.

Menurut dia, langkah Herindra mesti diadopsi menjadi kebijakan institusi TNI karena demokrasi dan kebangsaan kita membutuhkan TNI yang disiplin, tertib, bukan TNI yang suka "bermain-main" yang berpotensi merusak demokrasi.

"Kunci utama mendisiplinkan TNI ada pada Presiden Jokowi sebagai panglima tertinggi. Dalam situasi semacam ini, Jokowi tidak perlu bertaruh dengan tindakan-tindakan TNI yang justru kontraproduktif dengan agenda kepresidenan, meskipun tampak kecil di permukaan," katanya.

Sebelumnya, Herindra mencobot jabatan komandan Kodim 0603/Lebak, Banten, karena dinilai telah melakukan kesalahan yakni menyelenggarakan kegiatan bela negara dengan ormas keagamaan FPI.

Kegiatan bela negara kepada FPI itu diketahui dari salah satu unggahan akun media sosial instagram @dpp_fpi yang mengunggah sejumlah foto kegiatan pelatihan bela negara.