Fadli Zon minta regulasi program bela negara

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah melalui Kementerian Pertahanan harus membuat regulasi yang kuat terkait program Bela Negara karena memerlukan biaya yang sangat besar sementara itu anggaran negara sangat terbatas, kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon.

"Di negara-negara lain ada national services, wajib militer dan semacamnya namun kita belum mengarah ke sana walaupun wacananya sudah lama," kata Fadli di Gedung Nusantara III, Jakarta, Senin.

Fadli juga menilai pemberhentian Komandan Kodim (Dandim) 0603 Lebak, Banten karena dinilai telah melakukan kesalahan menyelenggarakan kegiatan bela negara dengan ormas keagamaan Front Pembela Islam (FPI), merupakan tindakan yang tidak perlu.

"Ormas apapun seharusnya boleh karena semakin banyak orang dilatih bela negara yang berkomitmen terhadap NKRI, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, maka itu hal yang positif," ujarnya.

Baca Juga : Dandim Lebak Banten dicopot

Menurut dia energi bangsa Indonesia juga harus dikembangkan dalam artian luas yaitu membela ekonomi kerakyatan dan membela kepentingan nasional.

Sementara itu Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan perlu ada pedoman standar dalam kesadaran bela negara.

"Termasuk keinginan FPI karena dia menganggap dirinya pembela agama, sehingga pembela agama juga harus bela negara. Bagaimana kelompok itu menjadi patriot maka harus dilatih," ujarnya.

Menurut dia kalau alasan Dandim Lebak dicopot karena alasan mengikut sertakan FPI dalam progeam Bela Negara, maka patut disayangkan.