"Rencana pemerintah membentuk Badan Siber Nasional terkait dengan fenomena berita palsu di dunia maya agar efektif dan tidak membebani keuangan negara," kata dia, di Jakarta, Sabtu.
Dia mengatakan, rencana pemerintah membentuk Badan Siber Nasional agar dikonsep secara komprehensif dengan memanfaatkan infrastruktur yang sudah tersedia.
"Jika memang pemerintah memiliki tekad membentuk Badan Siber Nasional, silakan saja. Cuma saya mengingatkan agar badan baru itu tidak membebani keuangan negara, apalagi dengan menambah utang baru," kata Anang.
Menurut Anang, badan baru yang akan dibentuk pemerintah dapat memanfaatkan infrastuktur yang sudah ada seperti program internet sehat yang pernah dilakukan oleh pemerintah. Apalagi, badan ini terdiri dari beberapa lembaga yang sudah tersedia seperti Lembaga Sandi Negara dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.
"Jadi semangatnya harus benar-benar efisien. Apalagi Presiden sejak awal memiliki komitmen untuk menghapus lembaga non struktural," kata dia.
Musisi asal Jember, Jawa Timur ini pun kembali mengingatkan tentang wilayah tanggung jawab Badan Siber Nasional ini. "Dengan KTP atau kartu identitas sebagai syarat untuk masuk di akun media sosial, ini akan memudahkan meminimalisir sekaligus melindungi pengguna media sosial."
Karena itu, Anang menyebutkan bila Badan Siber Nasional ini kelak terbentuk agar tidak hanya sekadar mengurus perkara hoax namun lebih dari itu juga menjadi embrio digitalisasi terhadap berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.
Misalnya, Badan Siber Nasional juga menyentuh digitalisasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik). "Badan Siber Nasional harus menyentuh sektor pendidikan yang memiliki aspek jangka panjang dan bernilai investasi jangka panjang," kata dia.
Menurut Anang, badan baru yang akan dibentuk pemerintah dapat memanfaatkan infrastuktur yang sudah ada seperti program internet sehat yang pernah dilakukan oleh pemerintah. Apalagi, badan ini terdiri dari beberapa lembaga yang sudah tersedia seperti Lembaga Sandi Negara dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.
"Jadi semangatnya harus benar-benar efisien. Apalagi Presiden sejak awal memiliki komitmen untuk menghapus lembaga non struktural," kata dia.
Musisi asal Jember, Jawa Timur ini pun kembali mengingatkan tentang wilayah tanggung jawab Badan Siber Nasional ini. "Dengan KTP atau kartu identitas sebagai syarat untuk masuk di akun media sosial, ini akan memudahkan meminimalisir sekaligus melindungi pengguna media sosial."
Karena itu, Anang menyebutkan bila Badan Siber Nasional ini kelak terbentuk agar tidak hanya sekadar mengurus perkara hoax namun lebih dari itu juga menjadi embrio digitalisasi terhadap berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.
Misalnya, Badan Siber Nasional juga menyentuh digitalisasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik). "Badan Siber Nasional harus menyentuh sektor pendidikan yang memiliki aspek jangka panjang dan bernilai investasi jangka panjang," kata dia.
Pewarta: Sri Mulyono
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2017
