Menkominfo: ada tiga sektor rentan kejahatan siber

Malang (ANTARA News) - Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Rudiantara mengemukakan ada tiga sektor yang rentan terhadap kejahatan siber non-"defense", yakni sektor keuangan (perbankan), kelistrikan dan transportasi, khususnya transportasi udara.

"Ketiga sektor ini nanti juga menjadi prioritas Badan Siber Nasional agar terhindar dari ancaman kejahatan siber. Selain ketiga sektor tersebut, sektor energi dan sumber daya alam juga menjadi perhatian," kata Rudiantara.

Menkominfo mengemukakan itu, saat ditemui usai diskusi bersama para pejabat dan dosen di lingkungan Universitas Brawijaya (UB) dan Kepala Daerah di Kota dan Kabupaten Malang maupun Provinsi Jatim di Gedung Widyaloka kampus UB Malang, Kamis.

Para pejabat di lingkungan UB tersebut adalah para dekan. Sedangkan kepala daerah adalah Wali Kota Malang Moch Anton, Bupati Malang Dr Rendra Kresna dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo.

Para pejabat tersebut menyampaikan "unek-uneknya" sekaligus memberikan saran kepada tiga menteri yang hadir dalam diskusi tersebut.

Lebih lanjut, Rudiantara mengatakan tiga sektor itu menjadi penting karena berdasarkan informasi yang ia terima dari beberapa negara, sektor-sektor tersebut adalah sektor kritis yang memerlukan perhatian khusus. "Oleh karena itu, kami minta ketiga sektor tersebut menyiapkan standarisasi sebagai antisipasi," ujarnya.

Menurut dia, secara umum Badan Siber Nasional berada di bawah kewenangan Kantor Menkopolhukam. Sedangkan Kemenkominfo akan fokus pada pembuatan standar keamanan di bidang-bidang yang diperlukan.

"Kalau standarisasinya ada dan semua yang berkaitan dengan Badan Siber Nasional ini sudah disosialisasikan sejak tahun lalu," paparnya.

Sementara itu dalam paparannya pada sesi diskusi, Rudi mengatakan keberadaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) secara makro, Indonesia berada di urutan keempat di ASEAN, setelah Singapura, Malaysia, dan Thailand.

Namun, lanjutnya, pada 2015 atau setelah 4G masuk dan berkembang, posisi Indonesia bisa menjadi nomor 2. "Nah, yang menjadi tantangannya sekarang ini adalah pemerataan TIK. Untuk aplikasi masih terjadi gap yang cukup menganga antara Pulau Jawa dan di luar Jawa, ujarnya.

Sekarang, kata Rudi, pemerintah sedang menggarap proyek palapa ring dan hasilnya cukup signifikan, dari 114 kota/kabupaten, khususnya di kawasan timur, yang masih terhambat teknologi informasinya, sekarang tinggal 57 kota/kabupaten dan akhir 2018 diharapkan sudah tuntas seluruhnya terkait kesenjangan TI ini.

"Kita berharap proyek palapa ring yang menggunakan anggaran sekitar Rp20 triliun itu pada 2018 atau 2019 sudah selesai dan semua sudah terjangkau broadband," katanya.