Sidoarjo (ANTARA News) - Ribuan warga korban lumpur Lapindo Brantas Inc dari empat desa yakni Jatirejo, Kedungbendo, Siring, dan Renokenongo, Porong, Sidoarjo, Kamis, kembali menggelar unjuk rasa menuntut kejelasan pembayaran ganti rugi yang hingga kini dinilai belum tuntas. Mereka berencana mendatangi DPRD Sidoarjo, Pendopo Kabupaten Sidoarjo, kemudian dilanjutkan ke DPRD Jatim, dan Pemprop Jatim di Surabaya. Ribuan warga korban lumpur ini berangkat dari Balai Desa Ketapang, kemudian menggunakan kendaraan bermotor dan truk berangkat menuju DPRD Sidoarjo. Namun, demo warga ini tidak seperti rencana awal, dimana mereka bermaksud mengemis bareng di beberapa instansi dengan berpakaian compang-camping. Tetapi, demo menggunakan pakaian sehari-hari dengan memakai tanda khusus, yakni tanda pengenal semacam "ID card" dikalungkan di lehernya. Ribuan warga korban lumpur saat ini diturunkan, masih menuju kantor DPRD Sidoarjo dikawal oleh satu SSK pasukan unit Tangkal serta satu SSK Brimob Polda Jatim. Ketidakjelasan dan belum tuntasnya ganti rugi empat desa dalam mendapatkan ganti rugi cash and carry atas luapan lumpur yang mengenai rumah dan lahan pekarangan serta sawahnya ini, membuat mereka semakin kehilangan harapan untuk hidup. Sai`in, salah satu warga yang ikut aksi mengatakan, warga ini meminta kejelasan akan ganti rugi, khususnya terhadap tanah yang hanya memiliki leter C dan Petok D. "Kami minta kejelasan Lapindo untuk menuntaskan ganti rugi yang selama ini masih belum juga tuntas. Padahal, dulu kita dijanjikan akhir Maret sudah dibayar, tapi kenyataannya sampai akhir April juga masih satu-dua saja. Padahal desa kami yang paling parah dan pertama kali terkena lumpur," ucap warga Jatirejo ini. Dalam aksi demo ini, juga dilakukan aksi teatrikal yakni puluhan orang yang membawa keranda mayat bertuliskan "Antek-Antek Lapindo" yang tiba-tiba berhenti di depan Gedung DPRD Sidoarjo. Mereka kemudian menggelar semacam prosesi pemberangkatan jenazah yang lazim dilakukan masyarakat Jawa. "Bagaimana bapak-bapak, apakah mayat ini bisa kita berangkatkan?", tanya seorang yang memimpin. Lalu serentak puluhan lainnya menjawab, "Tidak bisa, karena belum bayar utang"", "Lalu bagaimana," tanyanya lagi. Lainnya pun serempak menjawab, "Biarkan saja mau membayar utang. Kalau tak mau biarkan sampai membusuk. Kalau perlu bakar saja". Aksi tersebut disaksikan ribuan peserta unjuk rasa lainnya. Dalam adegan lanjutannya, ada seorang yang menangis tersedu-sedu di samping keranda mayat. Orang tersebut meminta mayat mau mengembalikan rumahnya yang terendam lumpur. Ditemui Bupati Sementara itu, perwakilan warga dari empat desa korban lumpur yang berdemo, ditemui Bupati Sidoarjo Win Hendrarso di gedung DPRD Sidoarjo. Selain Bupati Win, hadir pula Ketua Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Sunarso, Deputi Bidang Sosial, Sucahyono, Kapolres Sidoarjo AKBP Adnas, dan Ketua DPRD Sidoarjo Arli Fauzy. Hingga kini pertemuan mereka masih berlangsung. Menurut Suhadi, salah satu warga yang menunggu di luar Gedung DPRD Sidoarjo, tuntutan warga tetap minta kejelasan pembayaran uang muka ganti rugi 20 persen. "Kami juga minta ganti rugi leter C maupun petok D sama dengan sertifikat," tegasnya. Sementara itu, aksi massa empat desa yang berangkat dari Ketapang, tidak membuat pengungsian RT7/RW2 Desa Ketapang di balai desa setempat ingin ikut unjuk rasa. Meski mereka sempat diprovokasi untuk ikut berunjuk rasa, tapi tak satu pun warga pengungsian itu bergeming dari balai desa. Empat ratus korban lumpur yang mengungsi di balai desa Ketapang, Kecamatan Tanggulangin itu, cuma ikut menyaksikan kawan senasib dan sepenangungannya berorasi di depan Balai Desa Ketapang. Mereka hanya terdiam dan bahkan tak mempedulikan pada ribuan warga Siring, Kedungbendo, Jatirejo, dan Renokenongo itu berorasi itu. Abdul Rochim, salah satu pengungsi warga Ketapang ketika ditanya mengapa tak ikut demo, ia hanya bisa menggelengkan kepala. Menurut dia, aksi tidak menyelesaikan masalah. Baginya yang penting pemerintah sudah berjanji akan memberikan ganti rugi terhadap rumah dan lahan yang tergenang lumpur. "Pemerintah berjanji akan memberikan ganti rugi, termasuk juga uang kontrak, dan uang jadup. Terus minta apalagi," ujarnya, lirih. Aksi warga ini membuat jalur Porong-Sidoarjo putus total. Sebab mereka saat konvoi memenuhi badan jalan, khususnya jalur Porong-Sidoarjo. Namun di jalur Sidoarjo-Porong sampai saat ini masih lancar. Meski ada beberapa pengguna jalan yang terpaksa berhenti di pinggir jalan untuk menyaksikan aksi ini.(*)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2007
