Pemerintah siapkan paket kebijakan ekonomi mengenai logistik

Bogor (ANTARA News) - Pemerintah tengah menyiapkan Paket Kebijakan Ekonomi ke-15 yang akan mengatur mengenai logistik termasuk di dalamnya upaya menurunkan "dwelling time" menjadi hanya dua hari.

"Sebulan ini kita juga akan siapkan dan terbitkan Paket Kebijakan Ekonomi yang ke-15, yaitu mengenai logistik bersama-sama dengan INSW atau Indonesia National Single Window," kata Menko Perekonomian Darmin Nasution usai Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu.

Darmin menyebutkan national single window merupakan bagian dari persoalan logistik dan sebahagian dari padanya adalah menyangkut dwelling time.

"Dwelling time" itu bagian administrasi dan prosedurnya ada di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian, sementara bagian infrastrukturnya di bawah koordinasi Kemenko Kemaritman.

"Kita akan bekerja sama untuk segera menurunkan lagi dwelling time yang sekarang ini kira-kira 2,9 hari ke arah yang diharapkan Presiden yaitu dua hari," kata Darmin Nadution.

Sebelumnya Darmin menyebutkan hingga saat ini perekonomian Indonesia masih terkendala oleh masalah logistik yang harus terus diperbaiki.

Darmin mengatakan masalah logistik yang akan dibenahi melalui paket kebijakan itu terkait dengan pelayanan portal Indonesia National Single Window (INSW) serta problem waktu tunggu barang keluar dari pelabuhan (dwelling time).

"Harus ada kelembagaan yang lebih kuat agar keputusan bisa cepat diambil. Proses ini sedang kita lakukan. Mudah-mudahan bersama dengan launching paket deregulasi, kita bisa perbaiki tata niaga," ujarnya.

Darmin mengatakan pembenahan logistik ini sangat penting karena erat kaitannya dengan konektivitas dan efisiensi tarif agar tidak lagi menyebabkan ekonomi biaya tinggi.

"Logistik kita ketinggalan, sebagian karena infrastruktur tidak baik dan karena kita (negara) kepulauan, itu kumpul saja masalahnya," katanya.

Sejak September 2015, pemerintah telah menurunkan paket kebijakan ekonomi jilid I-XIV sebagai upaya deregulasi maupun debirokratisasi yang bertujuan untuk memperbaiki iklim investasi dan daya saing.

Sebanyak 99 persen dari peraturan turunan dari paket kebijakan ekonomi tersebut sudah diterbitkan oleh pemerintah, sehingga dampak dari penerbitan paket diharapkan mulai terlihat pada 2017.

Salah satu dampak positif dari penerbitan paket kebijakan ekonomi telah terlihat dari pembentukan Pusat Logistik Berikat (PLB) di berbagai tempat di luar Jawa untuk mempermudah penyediaan bahan baku industri.

Yang terakhir pemerintah menerbitkan paket kebijakan ekonomi jilid XIV pada November 2016 yang berisikan peta jalan pengembangan industri e-commerce.

Salah satu alasan keluarnya paket kebijakan ekonomi tersebut adalah karena pemerintah menargetkan Indonesia menjadi negara digital ekonomi terbesar di Asia Tenggara pada 2020.