DPR harap kualitas pendidikan 2017 membaik

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua Komisi X DPR A Fikri Faqih berharap kualitas pendidikan Indonesia di tahun 2017 membaik khususnya disampaikan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memiliki tupoksi merumuskan kebijakan sedari dini, yaitu Wajib Belajar 12 tahun.

"Kemendikbud memiliki beban berat, karena di usia SD hingga SMA/SMK, adalah masa emas seorang siswa tersebut dididik," kata Fikri di Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan jika kualitas di level ini membaik, maka jenjang setelahnya yakni perguruan tinggi maupun di dunia kerja akan semakin mudah, dan indikator keberhasilan Nawacita dapat tercermin di level ini.

Dia mengingatkan dalam Visi Nawacita atau 9 Agenda Prioritas Pembangunan Nasional, Pemerintahan Jokowi-JK memiliki fokus kerja untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.

Menurut dia, rumusan implementasi dari visi tersebut, tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, Pembangunan Pendidikan Indonesia dalam periode tersebut ditujukan untuk peningkatan daya saing global.

"Tahun 2017 diharapkan tidak banyak lagi persoalan politik yang menganggu kinerja pendidikan, seperti perombakan kabinet. Oleh karena, pergantian kepemimpinan berkonsekuensi pada pergantian kebijakan di tataran riil," ujarnya.

Politikus PKS itu menilai dunia pendidikan sejatinya bukan dunia coba-coba karena semua harus dirumuskan dengan bijaksana berdasarkan data.

Dia menjelaskan dalam Survei Programme International Student Assessment (PISA) yang dirilis terakhir tahun 2015, Pendidikan Indonesia mengalami peningkatan enam peringkat, yaitu dari 71 ke 64 dibandingkan tahun 2012.

"Survei itu dilakukan di 72 negara Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), yang melihat kemampuan membaca, sains, dan matematika pada anak yang berusia 15 tahun dengan dipilih secara acak. Hasilnya, kemampuan membaca naik 10 poin, sains 32 poin, dan matematika 17 poin," katanya.

Dia menilai membaiknya peringkat dunia tersebut tentu masih perlu digenjot karena Singapura menjadi negara di ASEAN yang menempati urutan pertama survei PISA tersebut bahkan mengalahkan Inggris, Jerman, Belanda.

Menurut dia apabila Indonesia ingin maju, maka mau tidak mau tiga kompetensi dasar tersebut harus terus ditingkatkan melalui perencanaan kebijakan yang matang di level kementerian.

"Momentum perbaikan pendidikan Indonesia di tahun 2017 dapat dimulai dari perbaikan pengambilan keputusan kebijakan. Saya berharap ke depan, apapun kebijakan yang diambil oleh Mendikbud sejatinya dapat dibahas terlebih dahulu secara matang, baik di internal kabinet maupun kepada mitra Komisi X DPR," ujarnya.

Fikri mengatakan ada lima kebijakan yang kontroversial dalam 6 bulan pertama Mendikbud Muhadjir memimpin mulai Juli 2016, yaitu full day school, sertifikasi guru yang akan diganti dengan program Resonansi Finansial, revitalisasi komite sekolah, perombakan K-13, dan yang paling heboh adalah Moratorium UN yang akhirnya diminta dikaji ulang oleh Wapres.

Fikri berharap dengan diperbaikinya cara pengambilan keputusan ini, maka dunia pendidikan tanah air dapat lebih tenang serta kondusif, sehingga sesuai dengan Visi Nawacita serta rumusan RPJMN 2015-2019.

"Kita tidak punya waktu banyak. Pendidikan harus menjadi daya ungkit untuk mengangkat bangsa ini dapat bersaing," katanya.

Menurut dia, negara-negara maju unggul bukan karena kuantitas Sumber Daya Alamnya, tapi karena kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan DPR tentu mendukung upaya Menteri Muhadjir untuk membawa pendidikan kearah yang lebih baik.