Jakarta (ANTARA News) - Sulit bagi Indonesia menolak kedatangan delegasi parlemen Israel yang menurut rencana akan diundang dalam pertemuan Inter Parliamentary Union (IPU) pada 29 April hingga 4 Mei 2007 di Bali. "Cukup sulit untuk pemerintah Indonesia untuk menolak delegasi Israel karena Indonesia terikat dengan konvensi internasional," kata pengamat politik internasional UI, Beginda Pakpahan, di Jakarta, Kamis. Banyak kalangan di Indonesia yang menolak kunjungan delegasi parlemen Israel ke Indonesia karena mencerminkan pengakuan RI terhadap Israel. Meskipun demikian, kegiatan atau pertemuan Inter Parliamentary Union (IPU) yang diadakan pada 29 April hingga 4 Mei 2007 di Bali itu, merupakan kegiatan resmi IPU sebagai persatuan seluruh anggota parlemen di dunia. Penyelenggara kegiatan tersebut adalah IPU bukan Indonesia dan pada kesempatan kali ini IPU yang memilih Bali di Indonesia sebagai lokasi pertemuan. "Delegasi parlemen Israel merupakan anggota IPU dan diundang oleh IPU untuk ikut serta dalam pertemuan tersebut," katanya. Menurut dia, sesuai dengan standar konferensi internasional tuan rumah tidak boleh menolak kehadiran semua anggota. "Hemat saya, tinggal kita menunggu dan melihat sejarah, apakah delegasi parlemen Israel akan menghadiri atau membatalkan keikutsertaannya di pertemuan IPU tersebut," kata Beginda. Rencananya, jumlah delegasi IPU yang akan hadir di Bali mencapai 1.500 peserta berasal dari 148 negara. Acara direncanakan dibuka Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 29 April 2007. Panitia kegiatan juga mengundang sejumlah tamu kehormatan, baik dalam negeri maupun luar negeri. Selama IPU berlangsung, panitia menggunakan sembilan bahasa, termasuk Bahasa Indonesia, untuk menunjang kelancaran kegiatan bertaraf internasional itu. Pertemuan IPU dijadwalkan berlangsung di hotel Bali International Convention Center (BICC) Nusa Dua, Kabupaten Badung, selama lima hari, 29 April hingga 4 Mei 2007. Gubernur Bali, Dewa Beratha dan Bupati Badung, Anak Agung Gede Agung menyambut baik sekaligus mendukung dan menjadi tuan rumah dalam menyukseskan kegiatan bertaraf internasional itu. Bali ditetapkan sebagai tuan rumah pelaksanaan IPU menurut Sekjen DPR, Faisal Jamal didasarkan atas dua pertimbangan, yakni secara politis dan ekonomi. (*)

Copyright © ANTARA 2007