LPJK Jabar waspadai tenaga kerja asing ilegal

Bandung (ANTARA News) - Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Jawa Barat mewaspadai keberadaan para tenaga kerja asing ilegal, khususnya dari China yang dikhawatirkan akan berpengaruh pada sumber daya manusia Indoensia yang bergerak di sektor jasa konstruksi.

"Sudah pasti kami waspadai itu, karena dengan mata kepala sendiri saya lihat beberapa waktu lalu di Bandara Cengkareng, ternyata yang turun disana itu 100 persen buruh dari Cina," kata Ketua LPJK Jawa Barat, Eman Sulaeman, di Bandung, Selasa.

Eman Sulaeman, pada Selasa sore, dikukuhkan sebagai Ketua LPJK Jawa Barat periode 2017-2020 oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, di Aula Barat Gedung Sate Bandung.

Menurut Eman, masuknya tenaga kerja asing ilegal dari China ke Indonesia sudah sangat memprihatinkan, terlebih mereka yang datang ke Indonesia ialah dari kalangan buruh.

"Tentunya kami khawatir tenaga kerja dari Cina itu menggantikan posisi SDM jasa konstruksi tanah air," katanya.

Oleh karena itu, kata dia, LPJK Jawa Barat meminta pemerintah memperketat masuknya tenaga kerja asing ke dalam negeri termasuk juga pihaknya berharap pemerintah bisa melindungi tenaga kerja dalam negeri.

Eman menambahkan kepengurusan LPJK Jabar periode 2017-2020 dic bawah komanda dirinya akan berkomitmen untuk mendorong jasa konstruksi di Jabar serta mendorong pelatihan bagi SDM jasa konstruksi, termasuk juga dari sisi sertifikasinya.

Sementara itu Gubernur Jabar Ahmad Heryawan atau Aher mengatakan penghargaan bagi para pekerja di bidang jasa konstruksi masih rendah sehingga LPJK Jawa Barat harus berperan aktif dalam mengembangkan jasa konstruksi di Jabar.

"Termasuk melakukan pengawasan terhadap pelayanan jasa konstruksi. Tentunya LPJK harus berperan aktif dalam pengembangan jasa konstruksi," kata Aher.

Ia menuturkan keberadaan dan peran LPJK ini sangat penting, terlebih itu menjadi suatu jaminan kualitas konstruksi dalam suatu pembangunan, sementara disisi lain kualitas konstruksi sangat penting dalam sebuah pembangunan fisik.

"Semoga kedepan LPJK bisa berperan lebih baik, kita koordinasikan peran LPJK dengan provinsi, mendorong moralitas dan keahlian profesionalisme dan menciptakan konstruksi yang kuat," katanya.