New York (ANTARA News) - Parlemen AS Rabu memutuskan akan melayangkan surat pemanggilan resmi kepada Condoleezza Rice, yang akan memaksa Menteri Luar Negeri AS itu memberikan keterangan soal pernyataan pemerintah AS sebelum Perang Irak bahwa pemerintahan Saddam Hussein sedang mencari uranium ke Afrika untuk mengembangkan senjata pemusnah massal. Tuduhan tersebut dipakai AS untuk membenarkan tindakannya menyerang Irak pada tahun 2003. Dengan hasil pemungutan suara 21 berbanding 10, Komite Parlemen AS untuk masalah Kelalaian dan Reformasi Pemerintah (The House of Oversight and Government Reform Committee) di Gedung Capitoll Hill, Washington DC, menyatakan setuju mengeluarkan pemanggilan tertulis bagi Rice untuk menghadap sidang. Rice diminta untuk memberikan pengakuan tentang klaim yang dibuat pemerintahan Bush saat itu, bahwa Saddam Hussein berniat mengimpor uranium dari Niger bagi pengembangan senjata nuklir Irak. Presiden George W Bush menggunakan alasan tersebut dalam Pidato Kenegaraan pada tahun 2003 sebagai salah satu pembenaran utama bagi AS untuk menyerang Irak. Kesaksian Menlu itu akan diminta terutama dalam konteks Rice sebagai penasehat keamanan nasional di tengah klaim yang digembar-gemborkan pemerintah AS pada waktu itu, bahwa Saddam Hussein sedang mengembangkan program senjata nuklir. Terhadap keputusan Komite untuk melayangkan pemanggilan tertulis, pihak pemerintah AS menyatakan tidak akan membiarkan Menlu Rice memberikan kesaksian kepada Parlemen. Juru Bicara Deplu AS, Sean McCormack, mengisyaratkan bahwa Rice tidak akan tunduk terhadap pemanggilan tertulis yang dilayangkan oleh Komite itu. Seperti dikutip The Huffington Post, McCormack mengatakan bahwa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Komite Kelalaian dan Reformasi Pemerintah tersebut akan dijawab oleh para pejabat Deplu lainnya. Pernyataan senada disampaikan oleh Juru Bicara Gedung Putih Tony Fratto, yang mengatakan bahwa Menlu Rice tidak perlu memberikan kesaksian. Fratto mengatakan bahwa hal-hal yang ditanyakan oleh Komite, sebelumnya telah diketahui jawabannya melalui berbagai investigasi yang melelahkan yang juga telah disampaikan kepada publik. Penyampaian kepada publik itu, menurut Fratto, juga telah dilakukan oleh Condoleezza Rice sendiri dalam kapasitasnya sebagai menteri luar negeri. "Ada kebijakan yang sudah berlangsung lama, bahwa penasehat senior presiden, termasuk penasehat keamanan nasional, tidak memberikan kesaksian kepada Kongres," katanya seperti dikutip Washington Post. Sementara itu, Ketua Komite masalah Kelalaian dan Reformasi Pemerintah, Henry A Waxman, seperti dikutip harian yang sama, menyatakan bahwa surat pemanggilan tersebut bukanlah permintaan, melainkan tuntutan untuk memberikan informasi. "Mereka harus mengerti, bahwa (pemanggilan) bukan lagi merupakan permintaan, ini bukan lagi sebuah pilihan," katanya. Waxman menyatakan bahwa pada masa-masa sebelum perang Irak, ada satu orang di kalangan Gedung Putih yang memiliki tanggung jawab utama untuk mendapatkan informasi intelijen akurat tentang Irak, yaitu Condoleezza Rice yang saat itu menjabat sebagai penasehat keamanan nasional untuk Presiden Bush. "Rakyat Amerika sudah disesatkan soal ancaman oleh Irak, dan Komite ini akan menjalankan tugasnya untuk menemukan jawaban `kenapa`," kata Waxman.(*)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2007
