"Saya melihat sampai tahun 2019 target infrastruktur di Indonesia nilai investasinya mencapai Rp4.000-an triliun," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro dalam diskusi Evaluasi Akhir Tahun 2016 dan Harapan 2017, di Jakarta, Sabtu.
Menurut dia, nilai investasi tersebut direncanakan diperoleh dari dana investor swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sebesar Rp2.667 triliun atau sekitar 2/3 dari total kebutuhan investasi Rp4.000 triliun.
Sementara itu, pemerintah akan berkontribusi sebesar 1.333 triliun atau sekitar 1/3 dari total investasi Rp4.000 triliun tersebut.
"Ini yang harus ditarik dari swasta dan BUMN, sebesar 2/3 dari total investasi Rp4.000 triliun. Karena pemerintah maksimal hanya bisa 1/3-nya, sisanya harus dari swasta dan BUMN. Makanya PPP, swasta murni atau BUMN murni itu yang harus didorong," terang Bambang.
Ia memastikan, bahwa pembangunan infrastruktur sangat menarik minat swasta. Apalagi sektor infrastruktur yang terkait langsung dengan masyarakat, seperti jalan tol, bandara, dan pelabuhan.
"Itu pasti menarik untuk swasta. Karena misalnya, saat swasta membangun listrik, lalu PLN membeli listriknya dengan harga take or pay, maka dipastikan akan sangat menarik," katanya.
Bambang mengatakan, selama harga investasi dan harga jual kepada pemerintah cocok, maka akan ada purchasing power agreement yang terjadi. Sehingga hal tersebut menarik bagi pihak swasta.
"Lalu jalan tol, kalau dapat jalan tol di Jawa, pasti jelas untungnya. Justru bagi saya, untuk mendatang investor asing harus di infrastruktur skala besar, karena pasti menarik. Bandara, pelabuhan, dan jalan tol di kota besar Indonesia mana yang tidak sibuk? Itu kan semuanya uang," papar Kepala Bappenas.
Pewarta: RH Napitupulu
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2016
