Resolusi PBB soal permukiman Yahudi selamatkan penyelesaian dua-negara

Kairo (ANTARA News) - Resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB baru-baru ini yang menentang perluasan permukiman Israel telah menyelamatkan penyelesaian dua-negara, kata Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Aboul-Gheit di dalam satu pernyataan, Rabu (28/12).

"Penyelesaian dua-negara akan mewujudkan impian yang tak mungkin akibat kebijakan perluasan permukiman Israel --yang langkahnya belum lama ini menjadi cepat luar biasa," kata pemimpin Liga Arab tersebut di dalam satu pernyataan.

Pada 23 Desember, DK PBB mensahkan resolusi yang menuntut penghentikan segera dan sepenuhnya permukiman Yahudi di wilayah Palestina yang diduduki.

Resolusi itu disahkan dengan 14 suara dari 15 negara anggota DK, sementara Amerika Serikat --sekutu terbesar Israel-- abstein sehingga memungkinkan resolusi tersebut disahkan kendati ada upaya penangkalan dari Presiden terpilih AS Donald Trump.

Mesir, yang mulanya mengusulkan rancangan resolusi, berusaha menunda seluruh pemungutan suara, yang dipandang sebagai tanggapan atas upaya dari Trump. Namun, Kementerian Luar Negeri Mesir belakangan menjelaskan permintaan penundaan tersebut semata-mata bertujuan memastikan bahwa hak veto takkan digunakan terhadap resolusi itu.

Rancangan resolusi tersebut belakangan diajukan lagi untuk dilakukan pemungutan suara oleh Selandia Baru, Venezuela, Malaysia dan Senegal dan disahkan dengan suara berlimpah.

Aboul-Gheit menyampaikan penghargaan atas "sikap berani" yang disahkan oleh negara yang memberi suara mendukung resolusi tersebut, demikian laporan Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Kamis malam. Resolusi itu "akhirnya mengarah kepada konsensus internasional yang tak pernah dicapai sebelumnya dan menyerukan dihentikannya pembangunan permukiman Yahudi".

"Resolusi tersebut adalah langkah awal yang perlu menuju dilanjutkannya proses perdamaian berdasarkan prinsip tanah bagi perdamaian, Gagasan Perdamaian Arab dan resolusi terkait internasional," kata kepala organisasi pan-Arab itu.

Pada awal Desember, Knesset, Parlemen Israel, mulanya menyetujui dua rancangan kontroversial pro-permukiman yang dimaksudkan untuk, berlaku surut, mensahkan sebanyak 4.000 rumah serta pos depan tidak sah Israel dan memungkinkan pengambil-alihan kembali lebih banyak tanah Palestina di Tepi Barat Sungai Jordan.

Lebih dari 400.000 pemukim Yahudi saat ini tinggal di Tepi Barat dan sedikitnya 200.000 orang lagi tinggal di Jerusalem Timur, yang diinginkan Palestina sebagai Ibu Kota Negara masa depan Palestina.

Israel dituding oleh masyarakat internasional sebagai penyebab kebuntuan proses perdamaian Timur Tengah akibat kebijakan perluasan permukimannya --yang bahkan ditolak oleh sekutu terdekatnya, Amerika Serikat.

Penyelesaian dua-negara, yang ditaja PBB dan didukung oleh Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, Uni Eropa dan banyak negara lain, berusaha mengakhiri konflik Palestina-Israel melalui berdirinya Negara Palestina Merdeka di dalam perbatasan 1967.

Tel Aviv mengutuk pengesahan resolusi anti-permukiman baru-baru ini dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang juga adalah Menteri Luar Negeri, memanggil sebagian besar duta besar negara yang mendukung resolusi tersebut untuk menyampaikan protes Israel.

(Uu.C003)