Surabaya ANTARA News) - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Hidayat Nurwahid, menilai rencana kedatangan parlemen Israel dalam sidang International Parliamentary Union (IPU) di Bali akan dapat menambah citra negatif pemerintah. "Citra negatif dalam menerima kedatangan Presiden AS George W Bush dan menyetujui Resolusi DK-PBB 1747 harus menjadi koreksi bagi pemerintah agar citranya tidak semakin negatif," ujarnya di Surabaya, Rabu. Usai berbicara dalam seminar "Pro-Kontra Amandemen UUD 1945" di Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, ia mengemukakan hal itu menanggapi rencana kedatangan parlemen Israel dalam sidang IPU di Bali pada pekan depan. Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu berharap parlemen Israel tidak akan datang dalam sidang IPU di Bali, karena hal itu akan dapat memperburuk citra pemerintah di mata kalangan Islam dan nasionalis. "Mbah Tarjo juga menegaskan penolakan itu," ungkapnya. Mbah Tardjo yang dimaksudnya adalah Waki Ketua DPR RI dan anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP), Sutarjo Surjoguritno. Sidang IPU di Bali, katanya, merupakan "tempat emas" untuk menegaskan penolakan pemerintah terhadap kedatangan delegasi parlemen Israel. "Kalau pun sudah terlanjur menerbitkan visa, sebaiknya dicabut," ucapnya. Menurut dia, sidang IPU juga perlu mengeluarkan resolusi untuk memberi sanksi tegas terhadap parlemen Israel yang sengaja membiarkan serangan teror atau penangkapan ketua dan anggota parlemen Palestina. "Jadi, sidang IPU perlu memberi teguran dan sanksi yang keras agar membebaskan ketua dan anggota parlemen Palestina. Jangan sampai ada lagi teror bom seperti dialami anggota parlemen Irak," ujarnya menambahkan. (*)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2007
