PPP kritik kebijakan bebas visa

Jakarta (ANTARA News) - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan bebas visa kepada negara-negara sahabat, terutama China dan negara-negara di Afrika.

"Kebijakan bebas visa kepada China tidak efektif karena tidak meningkatkan jumlah wisatawan, tidak resiprokal dan bahkan rawan disalahgunakan dengan banyaknya kehadiran tenaga kerja ber-skill rendah," kata Arsul di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu.

Menurut Arsul, kebijakan bebas visa Indonesia sepatutnya mendapat respons sama dari Pemerintah China yang hanya memberikan bebas visa terhadap wisatawan Indonesia selama tiga hari. Sebaliknya Indonesia memberikan kebijakan bebas visa lebih lama kepada wisatawan China.

Sementara itu, anggota DPR yang juga dari PPP, Irghan Chairul Mahfiz, meminta pemerintah transparan soal keberadaan tenaga kerja asing (TKA) terutama dari China.

"Informasi soal TKA dari China cukup masif, ada TKA profesional dan ada juga TKA dengan keterampilan rendah atau buruh kasar," kata Irghan.

Dia memasalahkan buruh kasar impor karena menurutnya masih banyak warga negara Indonesia yang belum memiliki pekerjaan layak.

"Maraknya TKA masuk ke Indonesia karena adanya kebijakan bebas visa dari pemerintah Indonesia kepada negara-negara sahabat." tuduh Irghan tanpa memberikan dasar argumentasi.

Irghan menambahkan, proses izin kepada tenaga kerja asing harus ketat dan tepat, misalnya, izin untuk proyek di lokasi A maka hanya berlaku di lokasi A, tidak dapat pindah lagi ke lokasi lain.