Jakarta (ANTARA News) - Menteri Transportasi Jepang Keiichi Ishii beserta rombongan pada Rabu meninjau pembangunan Pelabuhan Patiban, Subang, Jawa Barat, yang menyedot anggaran sekitar Rp43,22 triliun dan sebagian besar didanai dari pinjaman Jepang.
Rombongan Kementerian Transportasi Jepang (Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism -MLITT) yang didampingi perwakilan Pemerintah Indonesia, meninjau beberapa rencana lokasi pembangunan yang meliputi lokasi konstruksi akses jalan serta lokasi konstruksi Pelabuhan Patimban.
Dalam pernyataan tertulis Kementerian Perhubungan, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Tonny Budiono menargetkan penandatanganan perjanjian pinjaman (Loan Agreement) proyek Pelabuhan Patimban dengan pihak Jepang dapat dilakukan pada bulan Mei 2017 yang dikoordinasikan oleh Bappenas.
"Untuk itu, berbagai proses perizinan pembangunan Pelabuhan Patimban masih terus dikejar. Sehingga setelah pinjaman dari Jepang disepakati, bisa langsung dimulai pembangunan," kata Tonny.
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah resmi memasukkan proyek Pelabuhan Patimban ke dalam daftar rencana pinjaman luar negeri jangka menengah atau Buku Biru dengan nilai pinjaman sebesar 1,7 miliar dolar AS.
Selanjutnya, Pemerintah Indonesia akan melakukan negosiasi lanjutan dengan Jepang mengenai proyek Pelabuhan Patimban tersebut, baik dari aspek teknis proyek, besaran pembiayaan, skema pembayaran dan lain sebagainya.
Di samping itu, Kementerian Keuangan dan Kemenhub juga akan menyiapkan anggaran guna mendukung proyek Pelabuhan Patimban, karena sebagian dana pembangunan juga berasal dari APBN dan Kerjasama Pemerintah dengan Swasta (KPS).
"Ke depannya diharapkan pelabuhan ini dapat memberikan alternatif akses laut terdekat dari kawasan sentra industri sekaligus melengkapi fungsi New Priok Port sebagai pelabuhan internasional," ujar Tonny.
Pelabuhan Patimban sendiri, merupakan proyek pengganti Pelabuhan Cilamaya berlokasi di Desa Patimban, Kecamatan Pusakanegara, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat.
Penyelenggaraan Pelabuhan Patimban berada di bawah tanggung jawab Kementerian Perhubungan. Namun, Kemenhub dapat bekerja sama dengan Badan Usaha Pelabuhan terkait pembangunan, pengoperasian dan pengusahaannya.
Rencananya pembangunan Pelabuhan Patimban akan dibangun dalam tiga tahap pembangunan, dimulai dengan tahapan konstruksi pada bulan Januari 2018, soft opening pada tahun 2019 dan ditargetkan rampung secara keseluruhan pada tahun 2027.
Kapasitas terminal yang mampu melayani bongkar muat kontainer sebanyak 7,5 juta TEUS per tahun, dan terminal kendaraan sebanyak 600 ribu CBU per tahun serta dilengkapi pula terminal kapal roro, terminal kapal curah cair dan dermaga kapal negara.
Dalam peninjauan itu sendiri, Menteri Transportasi Jepang didampingi oleh Wakil Menteri Bidang Teknik dan para pejabat tinggi di lingkungan MLITT Jepang, Duta Besar Jepang dan perwakilan Kedutaan Besar Jepang, serta perwakilan dari Japan International Cooperation Agency (JICA).
Sementara dari pihak Pemerintah Indonesia diwakili oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Direktur Kepelabuhanan, Atase Perhubungan RI di Tokyo serta pejabat terkait lainnya.
Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2016