Jakarta, 25 April 2007/ANTARA/ - Dalam upaya mengembangkan hubungan kerjasama bilateral antara Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Departemen Kehutanan, dengan Pemerintah Inggris, pada tanggal 18-21 April 2007 Menteri Kehutanan melakukan kunjungan ke Inggris. Kunjungan ini merupakan respon terhadap kemungkinan kondisi ekonomi dunia ke depan bila issue perubahan iklim tidak segera diantisipasi. Dalam kunjungan tersebut, Pemerintah Inggris menyatakan kesediaannya untuk memberikan support pada berbagai kegiatan kehutanan yang berkaitan dengan issue perubahan iklim. Pemerintah Indonesia sendiri memberikan perhatian pada pandangan negara maju bahwa deforestasi berkontribusi pada penambahan emisi green glass house gas sebesar 20%. Namun demikian, Pemerintah Indonesia meminta perhatian dunia Internasional agar eksistensi hutan yang berfungsi menyerap emisi karbon mendapat perhatian yang seimbang. Pemerintah Indonesia juga menghargai wacana skema-skema insentif yang telah ada seperti dari PNG-Costa Rica, Brazil, dan negara lainnya. Namun yang penting adalah bahwa usaha pengurangan deforestasi harus memperhatikan kondisi dan situasi sosial, ekonomi, dan budaya negara tersebut. Terkait usaha pengurangan deforestasi, Pemerintah Inggris memahami pendekatan penanggulangan deforestasi dengan memperbaiki ekonomi masyarakat di sekitar hutan, sehingga pendanaan hasil mekanisme insentif bilateral atau multilateral akan ditujukan terutama untuk perbaikan masyarakat tersebut, dan menilai hal itu sebagai strategi yang tepat. Menghadapi sidang Conference of Parties United Nation Framework Convention on Climate Change (COP UNFCCC) ke-13 di Bali, Pemerintah Inggris selain menyatakan kesediaan memberikan support, juga berharap Pemerintah Indonesia dapat mengharmonisasikan pandangan-pandangan Negara berkembang. Hal tersebut menurut duta besar PNG untuk PBB, Kevin M. Conrad, pada kesempatan bertemu di London, perlu dilakukan agar Negara berkembang tidak dirugikan oleh skema atau mekanisme transaksi karbon dengan Negara maju penghasil emisi. Dalam kesempatan itu Pemerintah Indonesia berharap agar kerjasama dengan Pemerintah Inggris dan PNG, selain melalui lembaga multilateral, hendaknya dapat dilakukan secara bilateral. Kerjasama tersebut akan dibahas lebih lanjut ke tataran yang lebih tehnis di Jakarta sebelum COP 13 Desember 2007 di Bali. COP 13 merupakan pertemuan puncak para pihak, yang akan membahas tentang perubahan iklim dunia, pengurangan emisi karbon, penyusunan program-program antisipasi, serta penyusunan program kerjasama antar Negara. Pemerintah Indonesia dalam hal ini Menteri Kehutanan juga menyambut baik tawaran Menteri Lingkungan Inggris untuk menjadi Co-Chair pada sidang Global Forum bersama Pemerintah Inggris, Jepang, dan Cameroon. Pada kesempatan itu, Menhut juga mengunjungi kantor RSPB (Royal Society of Protection Bird), yayasan yang bekerjasama dengan Birdlife Indonesia yang mendapat konsesi restorasi ekosistem hutan seluas 110 ribu ha di Jambi. Birdlife menyatakan kesediaannya membantu fasilitasi persiapan-persiapan posisi Indonesia untuk sidang COP 13 di Bali. Selanjutnya Menteri kehutanan melakukan kunjungan ke kebun binatang Hawlett Park (Jhon Aspinal Foundation) di Kent. Kunjungan ini dilakukan untuk mendorong percepatan realisasi pertukaran satwa Gorilla dan owa Jawa atau satwa lain yang telah disetujui bersama. Untuk keterangan tambahan, silakan hubungi DR. Ir. Achmad Fauzi Mas'ud, MSc., Kepala Pusat Informasi Kehutanan, Departemen Kehutanan, Telp: (021) 570-5099, Fax: (021) 573-8732
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2007
