Pakar: Google berani karena ketergantungan masyarakat tinggi

Semarang (ANTARA News) - Google berani menawar pembayaran pajak dengan nominal cukup rendah karena tingkat ketergantungan masyarakat nisbi tinggi terhadap perusahaan multinasional Amerika Serikat yang khusus pada jasa dan produk internet itu, kata pakar keamanan siber Pratama Persadha.

"Google sangat percaya diri karena layanannya seolah menjadi kebutuhan primer masyarakat. Tidak hanya di sini, tetapi di seluruh dunia," katanya melalui surat elektroniknya kepada Antara di Semarang, Senin malam.

Ia menyebutkan layanan Google yang paling banyak dipakai masyarakat di Tanah Air, yakni Gmail, Youtube, Blogger, Chrome, Adsense, dan Google Play pada android.

Pratama yang pernah sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Pengamanan Sinyal Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) mengemukakan hal itu sehubungan dengan langkah Google yang masih belum kooperatif masalah pembayaran pajak.

Hal itu, lanjut Pratama, membuat pemerintah lewat Ditjen Pajak menutup opsi negosiasi. Bahkan, Ditjen Pajak sudah menetapkan pada bulan Januari 2017 Google akan terkena bunga 150 persen dari pajak tertunggak.

Pernyataannya itu juga terkait dengan sikap Kemenkominfo yang masih menunggu perkembangan dan menyatakan belum memungkinkan untuk melakukan blokir.

Menurut Menteri Rudiantara, blokir terhadap Google adalah langkah terakhir karena ada kepentingan umum yang sementara ini pemerintah mendahulukannya.

Lebih lanjut, Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi atau Communication and Information System Security Research Centre (CISSReC) itu mengatakan bahwa kemungkinan blokir memang terbuka. Namun, dirinya yakin pemerintah berhitung dengan akibat yang akan ditimbulkan nantinya.

Opsi pemblokiran sebagai jalan terakhir, menurut dia, jelas tetap terbuka, apalagi bila Google tidak ada iktikad baik bekerja sama. Sampai saat ini, Google masih enggan memberikan data pendapatannya ke Ditjen Pajak.

"Tentu pemblokiran nantinya akan membuat masyarakat tidak bisa mengakses layanan tersebut. Bila nanti langkah blokir terpaksa harus dilakukan, harus ada sosialisasi yang jelas dari pemerintah, untuk menghindari gesekan sosial nantinya," tutur Pratama.

(D007/C004)