Anggota DPR minta verifikasi mendalam sarana pendidikan

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih menginginkan pemerintah benar-benar melakukan verifikasi secara mendalam mengenai konsisi sarana dan prasarana pendidikan yang terdapat di berbagai daerah.

"Data Pokok Pendidikan menyebutkan ada 1,8 juta kelas di Indonesia dan 1,3 juta dinyatakan rusak. Itu angka saja, maka perlu adanya verifikasi yang mendalam dan dokumentasi yang jelas," kata Fikri Faqih dalam rilis yang diterima di Jakarta, Jumat.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyoroti keakuratan angka itu karena bila benar, maka hanya 500 ribu kelas saja yang layak.

Karena itu saat melakukan pengecekan lapangan, Fikri meminta pemerintah tidak hanya melihat fisik bangunan saja, melainkan memberikan catatan khusus mengenai kejadian yang berdampak ke lingkungan Sekolah tersebut.

Sehingga dokumentasi tersebut, lanjutnya, bisa menjadi catatan yang akan dipertimbangkan oleh Kementerian Keuangan untuk memberikan alokasi bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan.

Ia juga mengemukakan agar pemerintah daerah selaku pengusul harus serius dalam memberikan pengawalan DAK Pendidikan, karena tidak sedikit pengelolaan DAK memberikan pelaporan yang sesuai.

Dengan demikian, menurut dia, maka ke depannya dana milyaran yang disalurkan dari anggaran negara bisa dioptimalisasi sebagaimana peruntukannya.

Sebagaimana diwartakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut pendidikan di Indonesia akan setara dengan negara-negara Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD/Organisation for Economic Co-operation and Development).

Presiden Jokowi saat membuka rapat terbatas dengan topik Lanjutan Pembahasan Evaluasi Pelaksanaan Ujian Nasional di Kantor Presiden Jakarta, Senin (19/12) menyampaikan ada tren yang cukup baik dan signifikan dalam hal kenaikan skor pendidikan Indonesia versi OECD.

"Peningkatan yang cukup tajam dan jika tren ini berlanjut, maka diperkirakan tahun 2030, pendidikan di Indonesia akan setara dengan negara-negara di OECD," kata Presiden.