Presiden: pelayanan PLBN Entikong harus lebih baik

Pontianak (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo meminta pengelola Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong, Kabupaten Sanggau, meningkatkan pelayanan seiring membaiknya fasilitas dan bangunan gedung tersebut.

Saat peresmian PLBN Entikong di Entikong, Rabu, Presiden mengatakan kaget ketika pertama kali menginjakkan kaki di PLBN Entikong, dua tahun lalu.

"Ketika melihat langsung kondisinya kala itu sangat memprihatinkan, jika dibandingkan dengan tetangga sebelah jauh sekali. Saya bisikan dengan Menteri PU kala itu, ini kantor apa kandang? Hanya saja saya tidak menyebutkan kandang apa, yang jelas bangunan PLBN telah puluhan tahun tidak pernah disentuh akibatnya minim fasilitas," ujar Presiden Joko Widodo.

Menurut dia, setelah meninjau langsung kondisi PLBN Entikong 2015, dirinya langsung meminta dirobohkan dan dibangun lebih baik dan bagus dari bangunan tetangga.

"PLBN Entikong merupakan beranda NKRI, kok tidak terawat. Sekarang tepat dua tahun PLBN telah dibangun megah dan menjadi kebanggaan warga perbatasan," ujar Presiden.

Ia pun kembali bertanya ke Menteri PU apakah masih jelek dari bangunan tetangga. "Sudah lima kali lebih baik dari bangunan tetangga ucap menteri PU. Sesuai dengan janji yang pernah saya sampaikan ketika berkunjung di PLBN Entikong, dua tahun harus dibangun megah dan pelayanan juga harus ditingkatkan," jelas Jokowi.

Disampaikan Jokowi, pemerintah pusat tidak hanya membangun PLBN, juga dipikirkan kemudahan untuk berbelanja di mana ke depan Entikong akan dijadikan kawasan kepabeanan supaya penyelundupan tidak lagi terjadi.

"Semuanya harus resmi. Negara mendapatkan pemasukan dan masyarakat mendapatkan kemudahan, baik dari sisi ekpor dan import sesuai ketentuan yang berlaku," kata dia.

Warga Desa Entikong, Sumijo berharap dengan diresmikanya PLBN bisa membawa kemajuan bagi daerah perbatasan, terutama kemudahan untuk memanfaatkan fasilitas belanja bagi warga perbatasan.

"Kami berharap kuota belanja 600 ringgit Malaysia per bulan bisa dimaksimalkan lagi dan tidak disalahgunakan, selain itu perlu pemerintah pikirkan untuk membuka lapangan kerja di perbatasan dengan membangun pabrik," ujar Sumijo.