Banjarmasin (ANTARA News) - Untuk menyelamatkan sektor industri perkayuan di beberapa daerah di Indonesia yang kini banyak kolap akibat kekurangan bahan baku, pemerintah siap memfasilitasi impor kayu dari berbagai negara. Hal tersebut diungkapkan, staf ahli menteri kehutanan, Made Subadya dalam acara rapat koordinasi pembangunan kehutanan se Kalimantan di Hotel Banjarmasin International, Selasa. "Kami siap memfasilitasi impor dari negara lain untuk membantu industri sektor perkayuan," katanya. Beberapa negara yang kini memiliki stok kayu dan menjadi eksportir di antaranya yaitu China, Malaysia, Jepang dan beberapa negara tetangga lainnya. Kayu-kayu tersebut, tambahnya, bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku kayu untuk industri perkayuan di Indonesia yang kini banyak kolap akibat habisnya stok kayu di hutan. Selain bersedia menfasilitasi impor kayu, kehutanan kini juga telah memprogramkan pembangunan hutan tanaman rakyat seluas 5 juta hektar pada tahun 2006. Sayangnya, tambahnya, target tersebut baru tercapai 3,5 juta hektar, sehingga kurang 1,5 juta hektar lagi. Sementara itu, perkembangan industri perkayuan di Kalsel hingga saat ini belum menunjukkan kondisi yang lebih baik, pertentangan persoalan pengupahan masih terjadi. Perusahaan menyatakan tidak mampu membayar Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Rp782.250 atau 5 persen lebih besar dari UMP Rp745 ribu per bulan. Kondisi ini sangat jauh berbeda dibanding dengan masa kejayaan perusahaan kayu, kendati gaji pokoknya tidak terlalu besar, namun gaji lemburnya melebihi gaji pokok. Namun dengan terpuruknya industri kayu, akibat minimnya bahan baku, karyawan hanya mendapatkan gaji pokok, karena seluruh jam lembur ditiadakan. Untuk menyetujui keinginan karyawan menaikkan gaji pokok 5 persen diatas UMP ini sangat berat, untuk itu perlu adanya musyarawarah tripartit," kata ketua asosiasi pengusaha Indonesia cabang Kalsel, Adi Laksono.(*)
Pewarta:
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2007
