Jakarta (ANTARA News) - Sekretaris Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) di MPR RI, Hajriyanto Y. Thohari, di Jakarta, Selasa, mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, agar segera membentuk kabinet baru yang bersih dari embel-embel partai politik (parpol). "Rakyat sudah tidak tahan menunggu adanya kabinet yang tidak cuma berwacana saja seperti yang sekarang ini," ujarnya menegaskan. Hajriyanto mengemukakan, rakyat sesungguhnya membutuhkan sosok kabinet yang bersih dari intervensi maupun tekanan parpol. "Sehubungan dengan 'reshuffle' kabinet ini pula, maka jika hanya 'reshuffle' parsial, dan tidak radikal alias tak menyeluruh, saya tidak melihat sedikit pun urgensi dan relevansinya dilakukan 'reshuffle' kabinet," katanya. Hajriyanto, yang bertugas di Komisi I DPR RI, mengatakan bahwa perombakan (reshuffle) kabinet itu akan semakin tak berdampak positif terhadap harapan rakyat, jika hanya untuk bagi-bagi posisi bagi parpol. "Padahal, sudah sangat jelas, kabinet yang diharapkan rakyat itu haruslah kabinet yang bersih dari parpol. Percayalah, rakyat ingin melihat lahirnya sebuah kabinet presidensil yang bersih dari embel-embel partai politik," katanya. Dari berbagai diskusinya dengan berbagai kalangan dari tingkat akar rumput, menurut dia, rakyat sebetulnya mengharapkan berlakunya kriteria kabinet yang tak terdiri dari politisi parpol dengan watak kritis dan korektif. "Watak-watak politisi parpol seperti itu sebaiknya berada di DPR RI saja dan fokus menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Kan fungsi-fungsi ini tidak kurang mulianya dibandingkan dengan menjadi menteri dalam sistem presidensil yang nota bene cuma `pembantu` presiden itu," katanya. Hajriyanto mengemukakan, politisi parpol di Indonesia lebih tepat berada di DPR RI ketimbang menjadi bagian pemerintah. "Harus diingat, bahwa DPR RI itu sejajar dengan Presiden. Kalau menteri itu bukan hanya di bawah presiden, bahkan cuma pembantu presiden. Artinya, sehebat-hebatnya menteri, dia itu cuma pembantu presiden. Jadi, tidak pernah independen," ujarnya.Sesungguhnya, menurut dia, cita-cita murni seorang politisi sejati bukanlah jadi menteri. "Politisi sejati itu cita-cita tertingginya adalah menjadi anggota parlemen, bukan menteri. Politisi sejati tidak bercita-cita jadi menteri," ungkapnya. Bagi Hajriyanto, menteri itu teknokrat yang berarti hanya pekerja atau pelaksana tugas-tugas perbantuan kepada atasannya, yakni Presiden. "Politisi parpol itu ya mestinya di DPR RI untuk membuat undang undang atau 'law maker' dan mengawasi Presiden bekerja,"demikian Hajriyanto Thohari. (*)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2007
