Pemerintah percepat rehabilitasi-rekonstruksi sekolah di Aceh

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon) bangunan umum, khususnya sekolah rusak akibat gempa bumi di Pidie Jaya, Banda Aceh beberapa waktu lalu.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam siaran pers di Jakarta, Senin, menyebutkan pihaknya telah membentuk satuan tugas infrastruktur untuk percepatan penanganan bencana gempa di Aceh. Satuan tugas dibawah koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tersebut melaksanakan rekonstruksi dan fokus pada pembangunan infrastruktur berupa sekolah, kantor pemerintah, pasar, masjid, dan pesantren.

"Kami kira infrastruktur PUPR tidak banyak yang mengalami kerusakan, namun kami ditugaskan untuk segera melakukan identifikasi dan melakukan rekonstruksi," kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian PUPR Danis H. Sumadilaga yang ditunjuk Menteri Basuki untuk melaksanakan tugas tersebut saat memimpin rapat koordinasi dengan BNPB, dan beberapa BUMN Karya di Pidie Jaya (19/12).

Pada tahap pertama, Danis mengatakan bahwa pihaknya akan fokus pada sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan. Bangunan tersebut akan segera dilakukan rehabilitasi dan rekonstruksi segera setelah melalui audit dan dibersihkan puing-puing bangunannya.

"Kenapa sekolah, karena pada awal Januari mereka sudah mulai masuk sekolah, dengan adanya bangunan sementara diharapkan anak-anak sekolah tidak mengalami trauma berkepanjangan," kata Danis.

Lebih lanjut Danis mengatakan bahwa rehab rekon ini akan dibagi menjadi tiga program. Pertama, pembersihan yang dilaksanakan selama dua minggu sampai akhir Desember 2016. Pada tahap ini akan dilakukan pembersihan puing-puing berdasarkan penentuan lokasi oleh BNPB, pembersihan dilakukan oleh TNI yang dibantu oleh BUMN dan ditargetkan dapat diselesaikan dalam waktu dua minggu.

"Agar tertib administrasi tahap ini juga akan dilakukan audit dari aspek teknis dan non teknis, untuk non teknis kami dibantu oleh BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan)," kata Danis.

Pada tahap kedua akan dilaksanakan pembangunan ruang kelas sementara, yang target pelaksanaannya sampai akhir Januari 2017. Pembangunannya akan dilaksanakan oleh BUMN konstruksi maupun konsultan sebagai pengawas.

Pada tahap ketiga, akan dilaksanakan rekonstruksi sekolah secara permanen dari Februari sampai Desember 2017. Pada tahap ini pun akan dilaksanakan oleh BUMN konstruksi maupun konsultan sebagai pengawasnya.

Berdasarkan data BNPB per 19 Desember 2016 telah teridentifikasi sebanyak 159 sekolah mengalami kerusakan ringan dan berat. Dari angka tersebut akan dilakukan pembersihan terlebih dahulu sambil dilakukan audit teknis maupun non teknis, sebagai acuan tindak lanjut apakah harus direkonstruksi atau hanya perbaikan saja.

"Saat ini BNPB telah membersihkan 13 sekolah, 8 diantaranya sudah bersih 100 persen. Kita akan fokus di 13 sekolah tersebut," tambahnya.

Di samping itu, Kementerian PUPR juga terus melakukan suplai air bersih dan sanitasi kepada para pengungsi. Saat ini sudah 46 hidran umum dan 10 WC "portable" yang terpasang di lokasi pengungsian baik di Kabupaten Bireun maupun Pidie Jaya.