Unit Kerja Presiden pemantapan Pancasila segera dibentuk

Jakarta (ANTARA News) - Unit Kerja Presiden Pemantapan Ideologi Pancasila (UKPPIP) segera dibentuk dengan tugas salah satunya menyelenggarakan pembinaan ideologi Pancasila termasuk pembinaan mental.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung setelah rapat kerja dengan topik Pemantapan Pancasila di Kantor Presiden Jakarta, Senin, mengatakan Presiden telah menyetujui dibentuknya unit kerja Presiden yang disebut UKPPIP.

"Yang di bawah langsung Presiden dan tadi Presiden memberi arahan untuk Pancasila tidak hanya menjadi slogan ataupun seperti yang lalu harus membumi, harus menjadi bagian dari masyarakat, tidak boleh top down harus melibatkan stakeholder," kata Pramono.

Presiden dalam rapat tersebut juga memberikan arahan kepada Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan sebagai inisiator dan pakar sosiologi politik Yudi Latif sebagai tim ahli yang turut serta merancang.

Peraturan Presiden (Perpres) terkait hal itu, kata Pramono, juga akan segera disiapkan.

Sementara itu, Luhut pada kesempatan yang sama mengatakan ia dalam tiga bulan terakhir bersama sejumlah tokoh termasuk Yudi Latif, Mahfud MD, Syafii Maarif, dan Din Samsuddin berbicara terkait UKPPIP.

"Tugasnya itu singkatnya UKPPIP untuk membantu Presiden dalam mengkoordinasikan mensinkronisasikan, dan mengendalikan pembinaan ideologi Pancasila termasuk pembinaan mental yang diselenggarakan penyelenggara negara secara menyeluruh dan berkelanjutan," katanya.

Nantinya Pancasila tidak hanya dibicarakan secara filosofi tetapi cara implementasi dalam jenjang pendidikan, hingga di lembaga pemerintahan bahkan organisasi massa dan keagamaan.

Saat ini struktur organisasi, fungsi, dan eksekutif yang terdiri dari kepala deputi, sekretariat, manggala sedang disiapkan untuk kemudian difinalisasi sehingga diharapkan rampung dalam satu pekan ke depan.

Ia mengatakan organisasi yang akan dibentuk tersebut nantinya akan mirip dengan organisasi Kantor Staf Kepresidenan dengan kedudukan, hak keuangan, dan fasilitas setara Kementerian Negara.

Yudi Latif menambahkan dalam proses pengembangan Pancasila dalam gaya baru ini pemerintah ingin lebih inklusif.

"Artinya kalau dulu di zaman lalu negara yang mengambil inisiatif negara yang menata, negara yang menafsirkan sekarang kita ingin seluruh elemen termasuk elemen agamawan, budayawan seniman, wartawan, tokoh-tokoh adat, komunitas disertakan dalam proses supaya Pancasila dirasakan sebagai dasar nilai," katanya.

Oleh karena itu, pembentukan organisasi tersebut akan merangkul banyak orang sehingga semua komunitas terwakili lalu merasa memiliki termasuk melibatkan para pengusaha, katanya.

"Nanti ada struktur yang tetap ada kepala deputi, ada manggala-manggala yang kita rekrut dari berbagai elemen bangsa. Semoga dengan begitu ke depan betul-betul Pancasila menjadi titik temu, nilai kita bersama, rasa memiliki, dengan begitu kita bisa mengayuh bahtera republik ini pada tujuan kita bersama," kata Yudi yang dalam hal ini menjadi tim ahli UKPPIP tersebut.