Jakarta (ANTARA News) - Asosiasi Perminyakan Indonesia (Indonesia Petroleum Association/IPA) menilai iklim investasi sektor minyak dan gas (migas) masih belum kondusif. Kepala Konvensi IPA, Sugiarto, di Jakarta, Selasa, mengatakan sejumlah permasalahan masih dikeluhkan kalangan perusahaan migas, seperti masalah perpajakan, tumpang tindih lahan hingga soal keamanan. "Sebenarnya, pemerintah sudah memberikan kemudahan, tapi sayangnya belum diterapkan," katanya. Ia mencontohkan pemerintah sudah mengeluarkan aturan penangguhan pembayaran pajak sebelum berproduksi, namun masih belum diterapkan. Terkait keamanan, Sugiarto mengakui kondisi keamanan memang sudah terjamin dibandingkan sebelumnya. "Namun, pengusaha tetap perlu melakukan antisipasi," katanya. Sementara itu, Wakil Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) Abdul Muin juga mengakui iklim investasi masih memerlukan perbaikan. Terutama terkait perbedaan rezim perpajakan antara pemerintah pusat dan daerah serta tumpang tindah lahan. Menyangkut tumpang tindih lahan, menurut dia, pemerintah tengah mengupayakan sistem perizinan lahan yang selain menjaga lingkungan, namun investasi migas juga tetap berjalan. Insentif Muin juga mengatakan meski pemerintah menginginkan percepatan produksi migas, namun pemerintah tidak akan memberikan insentif kepada semua wilayah kerja migas. Insentif tidak diberikan pada wilayah kerja yang memiliki keekonomian yang tinggi, namun hanya pada blok yang kurang ekonomis. Sugiarto menambahkan IPA akan menyelenggarakan konvensi tahunan pada tanggal 14-16 Mei 2007 sebagai upaya peningkatan produksi migas. Dalam ajang yang rencananya dibuka Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu akan bertemu kalangan investor migas dan pemerintah. (*)
Copyright © ANTARA 2007
