Pegiat hukum China hilang setelah polisi nyatakan membebaskannya

Beijing (ANTARA News) - Keluarga pegiat hukum terkemuka China, Jiang Tianyong, tidak dapat menemukan pria tersebut meski polisi mengatakan bahwa Jiang telah dibebaskan pada 1 Desember lalu setelah menghabiskan sembilan hari di tahanan, kata pengacara keluarga, Jumat.

Jiang (45) yang merupakan pengacara namun tanpa izin dalam beberapa tahun terakhir, telah berbicara tentang tindakan keras pemerintah pada para pengacara. Ia juga terlibat dalam kasus-kasus besar pembangkang yang membuat marah pemerintah, termasuk aktivis buta Chen Guangcheng yang meninggalkan China setelah ia melarikan diri ke kedutaan besar AS pada 2012.

Jin Bianling, istri Jiang, mengatakan pada November ia dan rekan-rekan Jiang tidak berhasil menghubungi suaminya itu sejak 21 November setelah Jiang melakukan perjalanan ke Changsha di provinsi Hunan untuk mengunjungi kerabat seorang pengacara hak asasi manusia yang ditahan, Xie Yang.

Philip Alston, Pelapor Khusus PBB tentang kemiskinan dan hak asasi manusia, mengatakan dalam sebuah pernyataan pekan lalu bahwa ia takut hilangnya Jiang adalah sebagai hukuman atas pertemuan keduanya selama kunjungan Alston ke China pada Agustus.

Jiang mungkin menghadapi risiko penyiksaan, kata PBB.

Ketika ditanya mengenai Jiang saat konferensi pers harian pada Jumat, juru bicara kementerian luar negeri Geng Shuang mengatakan "tidak mengerti situasi yang terjadi".

Petugas di kantor polisi Changsha memberi tahu orang tua Jiang pada hari Kamis (17/12) bahwa mereka telah membebaskan Jiang pada tanggal 1 Desember setelah sembilan hari ditahan, berdasarkan penuturan pengacara keluarga, Qin Chengshou.

"Kantor polisi setempat tidak memberikan bukti tertulis dalam bentuk apa pun terkait penahanan atau pembebasannya, dan karena kami masih belum bisa menghubungi dia, kami menduga bahwa ia belum dibebaskan atau telah dipindahkan ke kantor polisi lain," kata Qin.

Qin mengatakan polisi memberitahunya bahwa Jiang ditahan selama sembilan hari setelah mencoba menggunakan kartu identitas yang bukan miliknya untuk membeli tiket kereta api.

"Pada saat ini, kami tidak bisa mengonfirmasikan apakah yang mereka katakan adalah benar," kata Qin.

Seorang petugas di kantor polisi yang menjawab telepon pada Jumat mengatakan bahwa masalah tersebut tidak ada hubungannya dengan mereka. Sang petugas tidak menjelaskan lebih jauh.

Sejak 2015, puluhan orang yang memiliki kaitan dengan sebuah kantor hukum di Beijing telah ditahan atau dituntut oleh pihak berwenang dalam tindakan keras terhadap perbedaan pendapat dengan penguasa.

China secara konsisten menolak kritikan menyangkut catatan hak asasi manusianya dan mengatakan negeri tersebut adalah negara yang diatur oleh hukum.
(Uu.R030/T008)