"Ini proyek mahal dan juga tidak mungkin Pemerintah Pusat membiayai sendiri. Swasta perlu ikut," ujar Head of Issuer Information Management and Development Bursa Efek Indonesia, Poltak Hotradero saat dihubungi di Jakarta, Jumat.
Menurut Poltak, keterlibatan swasta dalam pembangunan tanggul raksasa akan mengurangi beban dari pemerintah pusat dengan fokus membangun 17 pulau reklamasi sebagai bagian dari proyek itu.
"Bayangkan jika Rp540 triliun hanya untuk Jakarta, nanti provinsi lain mau bilang apa. Ini kan harus seimbang," kata Poltak.
Dengan demikian, lanjutnya, pemerintah pusat harus memberikan kompensasi kepada pihak swasta yang berpartisipasi dalam pembangunan proyek reklamasi antara lain berupa hak penggunaan lahan reklamasi.
Namun, tegasnya, pulau-pulau tersebut tetap milik pemerintah. "Dengan cara itu mereka dapat dilibatkan dalam pembangunan tanggul raksasa," katanya.
Sebelumnya, Poltak via akun Twitter pribadinya menegaskan bahwa reklamasi Pantai Utara Jakarta memiliki fungsi yang sangat strategis bagi Indonesia.
Hal itu karena proyek yang diintegrasikan dengan pembangunan tanggul raksasa ini akan menyelamatkan Jakarta dari banjir dan perekonomian nasional secara keseluruhan.
Saat ini Jakarta menyumbang sekitar 17 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. "Jika ditambah dengan daerah di radius 60 kilometer, kontribusinya bisa mencapai 30 persen PDB," katanya.
Data Badan Pusat Statistik mencatat sampai kuartal III 2016, PDB Indonesia mencapai Rp9.379, 35 triliun. Dari jumlah tersebut, PDB Jakarta tercatat Rp1.603,81 triliun atau setara dengan 17,1 persen dari PDB nasional.
(E008/Y008)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2016
