... itu dihitung dari jumlah kendaraan yang terjebak macet, lama waktu tempuh dan BBM yang digunakan...Sukabumi, Jawa Barat (ANTARA News) - Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sekolah Tinggi Transportasi Darat pada 2015, kerugian akibat kemacetan di Sukabumi, Jawa Barat, mencapai rata-rata Rp1,4 triliun setiap tahun.
"Kerugian itu dihitung dari jumlah kendaraan yang terjebak macet, lama waktu tempuh dan BBM yang digunakan," kata Wali Kota Sukabumi, M Muraz, di Sukabumi, Jumat.
Dia tidak mengungkap kerugian tak terhitung, di antaranya kualitas kehidupan sosial masyarakat, pencemaran lingkungan, kerugian kesempatan bisnis, kerugian kesehatan manusia, dan lain-lain.
Menurut dia, perhitungan ini untuk arus kendaraan menuju wilayah Bogor. Dari hasil penelitian itu, rata-rata setiap hari ada 88.066 kendaraan baik roda dua maupun lebih yang terjebak macet di jalur penghubung Sukabumi-Bogor.
Selain itu, jarak Sukabumi-Bogor yang normalnya hanya 1,5 sampai dua jam, saat ini membutuhkan waktu hingga empat jam. Sehingga ada kerugian waktu sekiitar dua hingga dua setengah jam.
Lanjut dia, untuk mengoperasikan mesin kendaraan selama satu jam membutuhkan konsumsi BBM rata-rata untuk motor satu sampai dua liter dan kendaraan roda empat maupun lebih dua hingga tiga liter.
Kerugian lainnya, karena kemacetan ini juga beban konsumsi penumpang kendaraan menjadi bertambah, tetapi yang paling utama dihitung dari konsumsi BBM saat macet.
Penelitian STTD yang notabene berada di bawah Kementerian Perhubungan ini bisa menjadi landasan untuk mengukur dampak kemacetan. Khususnya di wilayah utara Kabupaten Sukabumi yang merupakan jalur utama penghubung dengan Bogor dan Jakarta.
Muraz mengatakan, kerugian dari kemacetan itu lebih besar dari APBD Kota Sukabumi yang hanya Rp1,1 triliun. Walaupun kemacetan terjadi di wilayah utara Kabupaten Sukabumi tetapi imbasnya tetap dirasakan daerah yang dia pimpin karena posisi wilayahnya terjepit.
Maka dari itu, pihaknya meluncurkan progam Sukabumi Summit 2016 yang diselenggarakan pada Kamis, (15/12) yang dihadiri oleh sembilan kepala daerah di Jabar yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan jalan tol koridor Bogor-Sukabumi-Cianjur-Bandung.
Diharapkan dengan acara itu, pemerintah pusat bisa lebih cepat dalam membangun jalan tol, terkhusus di Sukabumi yang sudah lama menjadi impian warga.
Menurut dia, perhitungan ini untuk arus kendaraan menuju wilayah Bogor. Dari hasil penelitian itu, rata-rata setiap hari ada 88.066 kendaraan baik roda dua maupun lebih yang terjebak macet di jalur penghubung Sukabumi-Bogor.
Selain itu, jarak Sukabumi-Bogor yang normalnya hanya 1,5 sampai dua jam, saat ini membutuhkan waktu hingga empat jam. Sehingga ada kerugian waktu sekiitar dua hingga dua setengah jam.
Lanjut dia, untuk mengoperasikan mesin kendaraan selama satu jam membutuhkan konsumsi BBM rata-rata untuk motor satu sampai dua liter dan kendaraan roda empat maupun lebih dua hingga tiga liter.
Kerugian lainnya, karena kemacetan ini juga beban konsumsi penumpang kendaraan menjadi bertambah, tetapi yang paling utama dihitung dari konsumsi BBM saat macet.
Penelitian STTD yang notabene berada di bawah Kementerian Perhubungan ini bisa menjadi landasan untuk mengukur dampak kemacetan. Khususnya di wilayah utara Kabupaten Sukabumi yang merupakan jalur utama penghubung dengan Bogor dan Jakarta.
Muraz mengatakan, kerugian dari kemacetan itu lebih besar dari APBD Kota Sukabumi yang hanya Rp1,1 triliun. Walaupun kemacetan terjadi di wilayah utara Kabupaten Sukabumi tetapi imbasnya tetap dirasakan daerah yang dia pimpin karena posisi wilayahnya terjepit.
Maka dari itu, pihaknya meluncurkan progam Sukabumi Summit 2016 yang diselenggarakan pada Kamis, (15/12) yang dihadiri oleh sembilan kepala daerah di Jabar yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan jalan tol koridor Bogor-Sukabumi-Cianjur-Bandung.
Diharapkan dengan acara itu, pemerintah pusat bisa lebih cepat dalam membangun jalan tol, terkhusus di Sukabumi yang sudah lama menjadi impian warga.
Pada sisi lain, produksi dan penjualan kendaraan mobil baru di Indonesia berlangsung secara masif, ada di kisaran 1,1 juta unit/tahun. Berbagai skema penjualan yang memudahkan orang membeli mobil baru ada di pasaran.
Di banyak negara maju, persyaratan sangat ketat diberlakukan bagi warga untuk dapat memiliki mobil sementara laju pembangunan sarana transportasi massal yang terintegrasi justru ditingkatkan.
Masyarakat juga didorong untuk memakai transportasi massal ketimbang mobil pribadi. Belanja BBM masih menjadi salah satu pos belanja besar di APBN.
Pewarta: Aditya Rohman
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2016
