Kualalumpur (ANTARA News) - Malaysia hari Senin menyatakan bangsa Asia Tenggara tidak akan menyerah mencoba memulihkan demokrasi di Myanmar, kendati usaha membujuk negara pimpinan tentara itu gagal. Menteri Luar Negeri Syed Hamid Albar mengakui usaha menganjurkan demokrasi di Myanmar dan membebaskan pemimpin pro-demokrasi tertahan Aung San Suu Kyi menghasilkan sedikit, tapi mengatakan perubahan akan makan waktu. "Sulit memaksa Myanmar, karena ia negara bebas dan berdaulat," kata Syed Hamid seperti dikutip kantor berita negara Bernama. "Kami mesti memakai pendekatan ini (membujuk mereka), walaupun mungkin memerlukan beberapa waktu untuk memengaruhi pemimpin di sana," katanya. Menteri itu menolak saran bahwa usaha Malaysia dan Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara mencapai jalan buntu, dengan mengatakan bahwa tentara penguasa mengungkapkan janji untuk berdemokrasi. Masalahnya ialah bahwa mereka kuatir akan cara demokrasi marak jika tidak cukup dilakukan persiapan, khususnya untuk menjamin kemapanan politik dan keamanan negara," kata Syed Hamid. Dengan menyebutkan perubahan di Irak, ia menyatakan usaha memperkenalkan perbaikan demokratik di negara mana pun tidak akan berarti jika menjadi kekacauan dalam perjalanannya. Polisi Myanmar hari Minggu menahan tujuh pengunjukrasa kesulitan ekonomi di negara itu, dua bulan setelah kegiatan serupa memicu kemarahan penguasa. Setidak-tidaknya, 10 orang berkumpul di pasar kecil mengibarkan spanduk menuntut listrik menyala 24 jam dan harga murah bahan pokok, yang dinilai melanggar larangan pertemuan umum. Polisi membubarkan unjukrasa itu dan menahan tujuh orang, termasuk pemimpinnya, Htin Kyaw (44 tahun), yang sebelumnya ditahan setelah memimpin unjukrasa serupa pada 22 Februari. "Tujuh pengunjukrasa ditahan pagi ini, termasuk pemimpin protes sebelumnya, Htin Kyaw. Kami tidak dapat mengatakan apakah mereka akan dikenai tuduhan," kata perwira polisi, yang tidak bersedia disebut namanya kepada kantor berita Prancis AFP. (*)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2007
