Polri berencana terapkan sistem lelang jabatan

Jakarta (ANTARA News) - Polri antara lain berencana menerapkan sistem lelang jabatan lewat daring dalam upaya membenahi kualitas sumber daya manusianya.

"Ke depan, seluruh fungsi jabatan seperti kapolda, kapolres, direktur akan melalui proses penawaran terbuka," kata Asisten Sumber Daya Manusia Kepala Polri Irjen Pol Jodie Rooseto di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, Rabu.

"Sehingga tidak ada lagi orang bilang ini (naik jabatan) karena dekat dengan orang yang berpengaruh, dekat dengan parpol ini itu. Semuanya profesional," katanya.

Jodie mengatakan lelang jabatan-jabatan strategis di Kepolisian rencananya dilaksanakan pada 2017.

"Diumumkan secara terbuka, yang minat silakan. Syaratnya Kombes senior, ahli di bidangnya, sekolahnya harus memenuhi syarat formal, pengalaman jabatannya juga memenuhi syarat," katanya.

Kepolisian pernah menerapkan tahapan lelang jabatan untuk menempati posisi Kepala Pusat Indonesia Automatic Fingerprint Identification System (INAFIS) dan Kepala Pusat Sejarah.

"Antusiasmenya luar biasa. Siapa sih yang enggak ingin jadi jenderal? Peminatnya banyak. Tapi ya itu tadi, harus memenuhi syarat formal dulu," ujarnya.

Selain membenahi sumber daya manusia melalui penerapan sistem lelang jabatan, kepolisian juga berencana menerapkan layanan pengurusan cuti daring bagi anggota kepolisian guna memudahkan polisi yang bertugas di daerah terluar dan terpencil mengajukan cuti.

"Cuti online juga memotong birokrasi yang bertele-tele, mereka tinggal ajukan saja. Login nomor registrasi, isi formulir cuti, alasan cuti. Semua tinggal klik saja. Jadi yang di Papua tidak perlu tulis surat kirim melalui kurir," katanya.

Kepolisian juga akan menerapkan sistem seleksi daring dalam pendidikan Kepolisian.

"Ujian masuk Bintara, Akpol saat ini sistemnya sudah transparan," kata Jodie, lalu mengimbau warga tidak mempercayai oknum yang menawarkan jaminan kelulusan dalam proses seleksi calon polisi.

"Enggak ada lagi yang bisa dimainkan. Kalau ada yang coba-coba bayar, rugi karena kelulusan itu hasil jerih payah sendiri, bukan atas bantuan seseorang. Kapolda pun enggak bisa bantu, karena yang bekerja itu sistem," katanya menegaskan.