PBB berhenti tampilkan Wonder Woman sebagai duta

Jakarta (ANTARA News) - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) akan secara resmi mengakhiri kampanye yang menampilkan Wonder Woman sebagai duta bagi perempuan dan anak perempuan pada Jumat (16/12), dua bulan setelah pengumuman penetapan karakter itu sebagai duta menuai protes dan petisi yang menyatakan pahlawan super fiksi itu tidak pantas mewakili pemberdayaan perempuan.

Saat mengumumkan kampanye tersebut pada Oktober, PBB menyatakan itu "tentang perempuan dan anak perempuan di mana pun mereka berada yang adalah perempuan menakjubkan, dan pria dan anak lelaki yang mendukung perjuangan mereka untuk kesetaraan gender."

Namun tidak semua orang melihatnya seperti itu. Hampir 45.000 orang menandatangani petisi memprotes keputusan tersebut.

"Seorang perempuan kulit putih berdada besar dengan proporsi tidak memungkinkan, berpakaian minim pas badan bermotif bendera Amerika yang memamerkan paha dan bot setinggi lutut" bukan juru bicara yang pantas untuk kesetaraan gender di PBB, kata petisi itu.

Jeffrey Brez, juru bicara PBB, mendebat kampanye tersebut berakhir lebih awal karena diprotes sebagaimana sejumlah laporan, menyebut duta kehormatan yang lain punya masa tugas yang lebih pendek.

Karakter Red di "Angry Birds" hanya satu hari menjadi duta kehormatan untuk masalah iklim pada Mei, katanya.

"Beberapa orang menyuarakan kekhawatiran bahwa menurut mereka tidak pantas karakter fiksi mewakili perempuan dan anak perempuan," kata Brez pada Selasa (13/12).

Menanggapi keluhan tersebut, dia mengatakan, PBB berusaha menekankan "kehidupan nyata para wonder woman (perempuan menakjubkan), kehidupan nyata perempuan dan anak perempuan" yang akan terdampak kampanye, yang ditujukan untuk mempromosikan kesetaraan gender di seluruh dunia sebagai bagian Tujuan Pembangunan Millenium PBB.

Penobatan Wonder Woman sebagai duta diawali dengan pawai meriah pada Oktober yang menampilkan aktris Lynda Carter dan Gal Gadot, yang memerankan karakter tersebut di layar lebar dan televisi, demikian menurut laporan the New York Times.