KLHK wujudkan program kerja berorientasi rakyat

Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Lingkungan dan Kehutanan (KLHK) terus berupaya mewujudkan program kerja yang berorientasi pada rakyat.

"Dalam dua tahun ini sedang terus dibangun kerangka-kerangka kerja dengan contoh-contoh langsung lapangan untuk kita lakukan kombinasi pembangunan ekonomi domestik dengan kekuatan kawasan, rakyat, small holders, dan dunia usaha, kata Menteri Siti di Jakarta, Rabu.

Wujud orientasi kehadiran negara di-tengah-tengah rakyat untuk rasa keadilan, telah dilakukan langkah-langkah penataan dan re-orientasi konsesi. Seperti penertiban dan penataan dengan moratorium ataupun dorongan untuk kolaborasi kelompok tani dan koperasi dengan dunia usaha.

Orientasi penataan lingkungan dan upaya-upaya penegakan hukum merupakan hal sangat penting dan prioritas, tegas dia.

Dalam agenda perubahan iklim, komitmen Paris Agreement telah diratifikasi oleh Pemerintah dan DPR dengan UU Nomor 16 Tahun 2016. Dalam pembahasan-pembahasan internasional seperti pada COP 22 yang lalu, Indonesia berada di depan (leading the way) dalam agenda REDD+ (Reducing Emission from Deforestation and forest Degradation) dan untuk itu kepercayaan internasional perlu terus dijaga.

"Sebagai bukti semua elemen kehutanan andil dalam upaya tersebut, Indonesia menjadi contoh negara pertama di dunia dengan Lisensi Forest Law Enfrocement and Governance and Trading (FLEGT-license), yang telah diresmikan pengapalan kontainer ekspor kayu ke Eropa oleh Menko Perekonomian," jelas Menteri Siti.

Selain itu Indonesia memperoleh Guinness Book of World Record dalam penanaman pohon serentak sebanyak 238.000 batang pohon yang dilaksanakan dalam 60 menit oleh masyarakat dan anggota koperasi.

Keberpihakan pada rakyat ditunjukkan pemerintah melalui konsep perhutanan sosial. Sekitar 12.7 juta hektar kawasan hutan, diberikan akses pemanfaatan bagi masyarakat lokal dan small holders.

Juga ada skema lain melalui reforma agraria dan akses penggunaan kawasan. Untuk mengatasi deforestasi, dilakukan dengan mengendalikan perijinan dan pengaturan alokasi kawasan hutan dan penertiban perijinan.

Selain itu, KLHK melakukan moratorium hutan primer dan gambut, konsesi masyarakat adat, kontrol sawit dalam kawasan hutan, kembangkan roadmap HTI, kembangkan HTR dan diantaranya yang dapat pula dalam kolaborasi dengan HTI.

KLHK juga memprioritaskan pengembangan taman nasional, kawasan wisata alam dan taman wisata alam untuk pusat-pusat pertumbuhan wilayah. Upaya ini dilakukan secara kolaboratif dengan pemda, BUMN/BUMD untuk menopang tujuan atau destinasi wisata, dengan tetap memperhatikan dan menjaga kelestarian alam, seperti di Bromo Tengger Semeru, Bunaken, Wakatobi, Banyuwangi, Bali Barat, Danau Toba dan sebagainya.

"KLHK juga memberikan perhatian serius. Tidak kurang kini tercatat dari 47.910 spesies keanekaragaman hayati Indonesia, diantaranya 31.401 tanaman, 3538 burung- dan 1.245 mamalia dan sebagainya."

Sementara dalam rangka konservasi energi dan air, Setidaknya tercatat 48 sumber geothermal di hutan konservasi, 56 spot di hutan lindung dan 50 titik di hutan produksi sedang pada APL tercatat sebanyak 145 spot sehingga jumlahnya ada 199 spot serta 28.617 Mega Watt.

Sedangkan untuk air dalam inventarisasi tercatat spot air dalam kawasan konservasi pada sebanyak 334 lokasi di Jawa, 120 di luar Jawa, dan 393 lokasi dengan debit sekitar tiga meter kubik per detik dan ada juga yang mencapai 21 hingga 54 meter kubik per detik.

"Dari 23 prioritas nasional, sebanyak 14 prioritas nasional menjadi bagian tugas KLHK. Dari gambaran itu semua, maka betapa luas cakupan yang perlu kita tangani dan kelola, dan ini semua menjadi kerja kita semua, tidak hanya pemerintah, kata Menteri Siti.