Yogyakarta (ANTARA News) - Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) Universitas Gadjah Mada (UGM) mengingatkan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) agar berfungsi efektif sebagai penentu pembangunan nasional.

"Bappenas seharusnya menjalankan perannya sebagai institusi yang menentukan arah pembangunan nasional," ujar Peneliti Pustral UGM Lilik Wachid Budi Susilo saat ditemui di Kampus UGM, Yogyakarta, Selasa.

Menurut dia, selama ini arah pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RT/RW), lebih banyak tidak terlaksana. Bahkan, proyek pembangunan yang termuat dalam RT/RW tersebut acapkali diabaikan sehingga implementasi pembangunan di lapangan terjadi tanpa ada kesesuaian dengan RT/RW tersebut.

Seharusnya, setiap pembangunan itu disesuaikan dengan perencanaan yang matang, dimana antara investor dan pemerintah duduk bersama untuk membicarakan tentang apa-apa saja yang akan dibangun, dan apa saja yang boleh dibangun.

"Termasuk dalam menentukan lokasi pembangunan dan dalam kapasitas sebesar apa, dan seterusnya. Artinya, semua pembangunan seharusnya merupakan implementasi dari perencanaan yang telah disepakati bersama," ungkap Lilik.

Namun realitanya, kata dia, pembangunan yang terjadi saat ini kurang melalui proses diskusi tajam untuk menghasilkan suatu kesepakatan tentang bentuk bangunan yang akan dikembangkan. Justru semuanya dibangun berdasarkan keinginan dan kemauan dari pemilik modal semata.

"Jadi sebenarnya, yang membangun itu adalah kalangan investor, dan bukan Bappeda di daerah, dan Bappenas di tingkat pusat. Bukan dalam perencanaan matang yang eksekusinya disepakati sejak awal," kata dia.

Ia mencontohkan, pada awal isu proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung mencuat, tidak ada satupun pejabat Bappenas yang berkomentar. Justru, katanya, yang memberi komentar paling banyak adalah Menteri BUMN dan Menteri Perhubungan.

"Karena mereka yang merasa berkepentingan. Padahal sebenarnya yang paling berkepentingan dalam pembangunan berkelanjutan adalah Bappenas. Harusnya Bappenas bilang, bahwa secara keekonomian wilayah, Indonesia tidak membutuhkan investasi disitu. Sehingga terlihat bahwa Bappenas berperan besar dalam menentukan pembangunan dan arah pembangunan itu sendiri," terang Lilik.

Pewarta: RH Napitupulu
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2016