Pertamina-PGN sosialisasi internal pembentukan "holding"

Jakarta (ANTARA News) - PT Pertamina dan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) terus melakukan sinkronisasi dan sosialisasi internal menjelang pembentukan induk usaha (holding) di sektor minyak dan gas bumi.

Proses tersebut akan dilanjutkan ke seluruh pemangku kepentingan di sektor migas sehingga holding BUMN migas bisa cepat terealisasi, kata Ketua Tim Gugus Tugas Holding BUMN, Wianda Pusponegoro dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin.

"Setelah resmi diumumkan pemerintah, nanti holding BUMN migas bisa segera bergerak merealisasikan beberapa langkah yang telah disiapkan dalam mendukung perbaikan tata kelola sektor migas," ujar Wianda.

Rencana pembentukan holding memang dinantikan dan diharapkan dapat memperlincah gerak korporasi dari BUMN sehingga tidak terjebak dengan keterhambatan yang kerap ada dalam lingkup birokrasi suatu negara.

Selain itu, holding juga diharapkan bisa menyinergikan semua operasi kedua BUMN tersebut dalam satu kendali perencanaan dan kegiatan operasional sehingga akan lebih efektif dan efisien.

"Kementerian BUMN akan menetapkan Pertamina sebagai strategic holding. Ketika PGN sudah masuk menjadi bagian Pertamina sehingga tidak ada lagi persaingan dalam distribusi maupun transmisi," katanya.

Wakil Ketua Komite Tetap Kadin Bidang Industri Hulu dan Petrokimia, Achmad Widjaja mengatakan saat sudah resmi berjalan, holding migas diharapkan bisa segera merealisasikan konsolidasi antara Pertamina dan PGN yang kerap kali bersaing dalam konsesi dan pelanggan gas.

"Samakan persepsi tentang jalur niaga dalam satu wadah serta satukan efisiensi dalam segala linier," kata Achmad.

Selain itu, pemerintah diminta tetap mengawasi secara ketat konsolidasi yang dilakukan oleh Pertamina dan PGN dalam holding migas. Hal ini dilakukan untuk bisa mencegah serta menghindari birokrasi yang rentan dengan penyelewengan. "Harus dipantau dan ada keterbukaan, hindari seluruh birokrasi," katanya

Pakar ekonomi energi dari Universitas Indonesia, Berly Martawardaya sebelumnya menyatakan pemerintah perlu mempercepat pembentukan holding BUMN migas untuk membantu negara mewujudkan ketahanan energi nasional. Apalagi saat ini Indonesia menuju darurat energi dengan konsumsi makin meningkat dan produksi serta distribusi stagnan.

Menurut Berly, tahun ini adalah momentum yang tepat untuk mengimplementasikan induk usaha BUMN di sektor energi. Pasalnya, peta politik nasional sudah terkonsolidasi dan tidak ada pemilihan kepala daerah sehingga pemerintah bisa fokus.