Magelang (ANTARA News) - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Prof. Dr. Abdul Malik Fadjar mengatakan ujian nasional (UN) memiliki plus dan minus.
Malik Fadjar di Magelang, Jawa Tengah, Jumat, mengatakan untuk plusnya, khususnya membuat standar nasional, bahkan hasil UN sudah diterima bagi siswa-siswa yang akan melanjutkan studi di luar negeri.
"Jadi sudah mendapatkan pengakuan di luar negeri. Persoalannya memang pada teknis, bagaimana supaya teknisnya membangun kejujuran," katanya dalam kunjungan kerja di Kabuaten Magelang.
Ia mengatakan UN sekarang tidak menentukan kelulusan. Namun, dalam pelaksanaan harus dilakukan perbaikan-perbaikan. Termasuk pula siapa yang berhak melakukan evaluasi baik dari efisiensi maupun kualitasnya.
"Mungkin nantinya diatur per daerah, tetapi dengan standar nasional," katanya.
Menurut dia evalusi terhadap UN hasus dilakukan dan disempurnakan.
"Jangan ditangani pusat, untuk tingkat SD dilakukan kabupaten/kota dan tidak diawasi polisi. Mengapa naskah UN tidak di simpan di kantor bupati atau wali kota, sepertinya gawat banget," katanya.
Ia juga menyampaikan keinginan Presiden Joko Widodo perihal porsi 40-60 persen pendidikan vokasi. Untuk itu, jika kesulitan untuk mendapatkan lahan pembangunan gedung SMK, nantinya akan mendorong agar proyek dilakukan pemda.
Pada kunjungan kerja di Magelang, mantan Mendiknas di era Kabinet Gotong Rotong ini, setelah terima Bupati Zaenal Arifin di rumah dinas bupati, kemudin melakukan kunjungan di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang, Universitas Muhammadiyah Magelang, Kantor Kemenang Kabupaten Magelang, dan bertemu dengan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Magelang.
Pewarta: Heru Suyitno
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2016