Menteri Retno adakan empat belas pertemuan bilateral

Untuk menyelesaikan masalah perbatasan diperlukan fleksibilitas dan win win solution."

Nusa Dua (ANTARA News) - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi melakukan empat belas pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri negara sahabat di hari pertama pelaksanaan Bali Democracy Forum IX.

"Di hari pertama pelaksanaan Bali Democracy Forum IX. Saya mengadakan empat belas pertemuan bilateral yaitu dengan delegasi Jepang, Direktur Jenderal Melanesian Spearhead Group (MSG) Amena Yauvoli, Singapura, Nepal, Maladewa, Palestina, Qatar, Timor Leste, Papua New Gini, Libya, Tunisia yang diwakili oleh peraih Nobel Perdamaian 2015 asal Tunisia Ouided Bouchamaoui, Iran, dan Spanyol," ujar Retno LP Marsudi dalam konferensi pers usai mengadakan 14 pertemuan bilateral di Nusa Dua, Bali, Kamis.

Pertemuan yang pertama dengan Jepang, dikemukakannya, delegasi Jepang yang diketuai oleh Parliamentary Vice-Minister for Foreign Affairs Kiyoshi Odawara membahas rencana kunjungan Perdana Menteri Shinzo Abe pada Januari 2017.

"Kita mencari tanggal yang tepat untuk mencocokkan jadwal pemimpin masing-masing negara. Kemudian, kita juga bicara bagaimana fokus kita untuk meningkatkan perdagangan dan investasi Jepang ke Indonesia," ujar diplomat karir Kementerian Luar Negeri RI itu.

Dalam pertemuan bilateral yang kedua dengan Direktur Jenderal Melanesian Spearhead Group (MSG) Amena Yauvoli, Retno mengemukakan, membicarakan kerja sama ekonomi dan pembangunan kapasitas dengan negara-negara pasifik selatan.

"MSG berharap kontribusi Indonesia dalam kerjasama ekonomi dan pembangunan kapasitas dengan negara-negara pasifik selatan. Indonesia mempunyai komitmen kuat untuk melanjutkan kerjasama itu," kata mantan Duta Besar RI untuk Kerajaan Belanda itu.

Pertemuan bilateral yang ketiga, dikatakannya, dengan Singapura yang diwakili oleh Parliamentary Secretary in the Ministry of Home Affairs Amrin Amin. Singapura membahas kelanjutan kerja sama pasca-kunjungan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong di Kawasan Industri Kendal (KIK) Jawa Tengah pada Senin (14/11).

"Mengharapkan kepemimpinan Indonesia dalam demokrasi dan peningkatan kerjasama melawan terorisme," kata mantan Duta Besar RI di Kerajaan Norwegia tersebut.

Kemudian, Retno bertemu dengan Menteri Luar Negeri Nepal Prakash Sharan Mahat terkait mekanisme bilateral dengan komisi bersama.

"Belum ada kedutaan besar di Nepal. Indonesia ingin meningkatkan kerjasama di bidang perkeretaapian serta industri strategis," ujar mantan Direktur Jenderal Amerika dan Eropa di Kemenlu RI itu.

Menteri Retno mengatakan Indonesia dan Nepal merupakan negara terbesar kontributor pasukan perdamaian dunia, sehingga Indonesia menawarkan kerja sama pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista).

Retno melanjutkan pertemuan dengan pihak Maladewa, dan Indonesia ingin membuka konsul kehormatan di negeri tersebut.

"Kita ingin ada kerjasama perlindungan terhadap warga negara Indoensia. Sebanyak 1,400 WNI banyak bekerja di hotel dan proyek infrastruktur di negara tersebut," katanya.

Ia mengatakan, Maladewa dan Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kerja sama pariwisata, dan Indian Ocean Rim Association (IORA).

"Selain itu meminta Maladewa untuk memberikan dukungan keketuaan di IORA. IORA merayakan 20 tahun. Di bawah Indonesia ingin adanya rencana nyata terkait IORA," ujarnya.

Dalam pertemuan dengan Palestina, Menteri Retno dengan Menteri Luar Negeri Palestina Riad Al Maliki membahas rencan Paris Peace Confererence di Paris pada 21 Desember 2016.

"Indonesia menunggu informasi resmi dari Prancis. Desember in kita akan diajak bicara terkait masalah tersebut," kata dia.

Selain itu, ia mengatakan Palestina ingin meningkatkan kerjasama perdagangan dengan Indonesia.

"Sudah ada hubungan dagang. Produk mayoritas adalah makanan (mie instan) ke Palestina. Indonesia diminta memberi perlakuan khusus bagi produk Palestina ke Indonesia. Perlakuan khusus membantu menggerakkan ekonomi palestina. Terutama bagi anak-anak muda. Kita sudah berbicara dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Koordinator Perekonomian terkait hal tersebut," ujarnya.

Kemudian, Retno berdiskusi dengan Menteri Luar Negeri Qatar Sultan Bin Saad Al Muraikh terkait rencana kunjungan Emir Qatar Tamim bin Hamad Al Thani ke Indonesia pada 2017.

"Tanggal belum jelas. Namun akan diupayakan kunjungan tersebut pada triwulan pertama 2017," ujarnya.

Selain itu, ia mengatakan, Indonesia dan Qatar juga ingin meningkatkan Kerjasama di bidang telekomunikasi dan perbankan.

"Mengundang investor Qatar untuk melebarkan investasi di infrastruktur," katanya.

Selanjutnya, Retno bertemu Menteri Luar Negeri Timor Leste Hernani Coelho, antara lainterkait penyelesaiaan masalah perbatasan darat antara kedua negara.

"Kita akan adakan pertemuan pada Januari 2017 baik tingkat politik maupun teknis. Untuk menyelesaikan masalah perbatasan diperlukan fleksibilitas dan win win solution," ujarnya.

Dalam pertemuan bilateral dengan Menlu Papua Nugini Rimbink Pato, Retno berdiskusi terkait rencana penyelenggaraan komisi bersama pada Januari atau Februari 2017.

"Draft perjanjian masih ditunda dan diratifikasi. Sebelum itu minta pemerintah Papua New Gini untuk memberikan respon terhadap isu yang tertunda itu," katanya.

Selain itu, ia mengatakan, kedua negara juga membahas rencana pengajaran bahasa Indonesia sekolah-sekolah Papua New Gini.

"Sudah akan mengirim tim bertemu pemerintah Papua New Gini. Tim itu akan berangkat pada paruh pertama Desember 2016 dengan bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan," katanya.

Retno kemudian bertemu Menteri Luar Negeri Libya Mohammed Attaher yang mengatakan ingin meningkatkan kerjasama ekonomi dengan Indonesia.

"Kita sudah lama bekerjasama dengan Libya di bidang energi. Medco masih ada di Libya. Menlu Libya ingin mengundang investor Indonesia untuk melakukan investasi di energi. Produksi mereka masih separuh kapasitas yang dimiliki. 800 ribu barrel per hari. Optimal produksi 1,6-1,7 juta barrel. Kita juga mengundang Pertamina untuk berinvestasi di sana," ujarnya.

Kemudian, Indonesia dengan Libya juga berbicara perlindungan warga negara Indonesia.

"Kemudian kita menawarkan kerjasama tentang demokrasi karena masih masa transisi," ujarnya.

Terkait pertemuan bilateral dengan Tunisia yang diwakili oleh peraih Nobel Perdamaian 2015 asal Tunisia Ouided Bouchamaoui, ia mengatakan Tunisia ingin belajar dari Indonesia mengenai proses demokrasi.

"Ouided yang juga seorang pengusaha tertarik pada UMKM. 90 persen Usaha Kecil Menengah (UKM) ada di Tunisia. Tunisia ingin belajar bagaimana Indonesia berpihak kepada UKM termasuk akses keuangan, dan pinjamam bank," katanya.

Selanjutnya, Menteri Retno mengatakan Iran dan Indonesia sepakat untuk meningkatkan kerjasama ekonomi.

"Saya menemui perwakilan delegasi Iran yang dipimpin oleh Deputy for Asia & Pacific Affairs Ebrahim Rahimpour. Iran ingin meningkatkan kerja sama ekonomi terutama di sektor minyak dan gas," ujarnya.

Ia mengatakan Iran salah satu negara yang memiliki cadangan energi terbesar.

"Minyak nomor empat, gas nomor dua dunia. Terus kita berbicara konkret kerjasama bidang migas," katanya.

Dalam pertemuan bilateral dengan Spanyol, Menteri Retno mengatakan Duta Besar Spanyol untuk Indonesia Fransisco Jose Viquira Niel ingin memperkenalkan Menteri Luar Negeri Spanyol yang baru.

"Kami berdua berbicara rencana kunjungan Menteri Luar Negeri Spanyol yang baru tahun depan," demikian Retno Marsudi.