Pemerintah jamin stok beras aman

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah menjamin stok beras kebutuhan masyarakat dalam kondisi aman atau masih mencukupi hingga Mei 2017, dan tidak ada rencana untuk menambah pasokan dengan melakukan importasi.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis, mengatakan bahwa stok beras tersebut saat ini ada di pedagang dan Perum Bulog.

Untuk para pedagang, kata dia, bisa mengelola penyimpanan komoditas tersebut lebih dari 3 bulan selama mendaftarkan gudang dan berapa banyak stok yang dimiliki.

"Untuk stok, terjamin hingga tahun depan. Stok ada di pedagang dan Bulog. Pedagang menyatakan siap untuk menambah stok dari panen. Namun, jangan dituduh sebagai penimbun dan pengoplos," kata Enggartiasto.

Pemerintah telah memiliki instrumen pengendalian dan harga pangan melalui Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan Harga dan Penyimpanan Bahan Kebutuhan Pokok Penting. Pemerintah menentukan batas waktu penimbunan barang di luar batas kewajaran, yakni maksimal selama 3 bulan.

Enggartiasto menegaskan bahwa Kementerian Perdagangan akan menjamin supaya para pedagang yang melakukan serapan beras petani tidak dituduh sebagai penimbun atau pengoplos beras selama melaporkan jumlah stok dan gudang-gudang yang mereka miliki.

Saat ini, harga beras kualitas medium di Pasar Induk Beras Cipinang Rp8.500,00 sampai dengan Rp9.500 per kilogram.

Jumlah stok beras yang dimiliki oleh pedagang kurang lebih sebanyak 15 juta sampai dengan 18 juta ton yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga Mei 2017, sementara yang ada di Perum Bulog hingga saat ini sebanyak 1,75 juta ton.

Pemerintah menyatakan bahwa dengan jumlah stok beras tersebut, pasokan dalam kondisi aman.

Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan juga mendorong peranan Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) untuk melakukan pendataan gudang-gudang agar pelaku usaha bisa menggunakannya.

Pemerintah mendorong pelaku usaha untuk menyimpan stok yang diharapkan juga mampu membantu para petani.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) Sutarto Alimoeso mengatakan bahwa mereka akan memberikan laporan terkait dengan gudang dan stok beras yang dimiliki untuk membantu pemerintah dalam upaya pengelolaan stok beras.

"Pemerintah akan memiliki data yang akurat untuk mengambil keputusan terkait apa yang harus dilakukan. Berdasarkan laporan dari daerah, posisi tahun ini produksi cukup baik," kata Sutarto.

Namun, akibat curah hujan yang tinggi karena La Nina, kualitas beras mengalami penurunan meski ada peningkatan produksi.

Perpadi mengharapkan pemerintah bisa memberikan fasilitas kredit untuk pengadaan pengering guna meningkatkan kualitas.

Pemerintah juga berupaya untuk mengoptimalkan sistem resi gudang terintegrasi, mulai dari pengeringan hingga penggilingan.

Dengan mengoptimalkan skema tersebut, diharapkan bisa membantu para petani untuk skema keuangan dan pembiayaan.