Djarot bicara dana operasional RT/RW, harus dipertanggungjawabkan

Jakarta (ANTARA News) - Calon wakil gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan dana operasional Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) harus dipertanggungjawabkan dan digunakan sepenuhnya untuk mendukung kegiatan warga sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Dana operasional itu harus dipertanggungjawabkan," kata Djarot saat blusukan di Jakarta Timur, Kamis, tepatnya ke Jalan Kerja Bakti RT 006/RW 02, Kelurahan Makassar, Kecamatan Makassar.

Menanggapi permintaan ketua RT dan warga setempat untuk menaikkan dana operasional RT, Djarot mengatakan sebelum cuti dari jabatan wakil gubernur DKI, dia telah berpesan kepada pemerintah provinsi untuk mengevaluasi dana operasional di RT dan RW.

"Sudah saya pesankan kalau bisa 2017 anggaran operasional untuk mengelola RT dinaikkan, sekaligus RW-nya," kata Djarot.

Alasannya, kata Djarot, karena RT dan RW adalah elemen pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat sehingga kegiatan untuk kesejahteraan warga harus didukung sepenuhnya.

"Ingat bukan gaji lho ya, ini dana operasional mengelola RT RW, tidak dibawa pulang sama pengurus RT, RW," ujar Djarot.

Djarot mengatakan dana operasional yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah itu harus selalu dipertanggungjawabkan dengan surat pertanggungjawaban penggunaannya sehingga mendorong transparansi dana.

Dia mengatakan 26.000 RT dan sekitar 2.750-an RW harus bisa mempertanggungjawabkan dana operasional itu apalagi jika ada kenaikan.

Sebelum cuti, Djarot pernah menganjurkan dana operasional RT/RW itu ditransfer supaya tidak terkena pungutan. "Zaman pemerintahan Ahok-Djarot harus jujur harus bersih," kata dia.

Djarot blusukan untuk mencari tahu ada tidaknya pungutan liar. Dia berpesan kepada warga jika ada pungutan liar segera melapor ke pemerintah dengan bukti, namun jangan sekali-kali memfitnah orang.

"Kami jujur masyarakat juga harus jujur supaya Indonesia makmur. Kita akan dorong betul," tutup Djarot.