Jakarta (ANTARA News) - Perundingan Perjanjian Kemitraan Ekonomi (Economic Partnership Agreement/EPA) Indonesia-Jepang masih belum menemukan kata sepakat terkait bab kerjasama dalam negosiasi yang berlangsung pekan lalu di Jepang.
"Kerjasama memang lebih pada kepentingan Indonesia, tapi ini kemitraan. Kita ingin kesepakatan ini bisa menguntungkan kedua pihak," kata Ketua Tim Negosiator EPA RI-Jepang, Halida Miljani, di Jakarta, akhir pekan lalu.
Indonesia menginginkan bantuan Jepang dalam pembangunan Pusat Pengembangan Manufaktur (Manufaktur Development Center/MDC) bukan hanya memberikan "capacity building" dalam bentuk bantuan teknis seperti pengiriman tenaga ahli dan seminar.
Dengan demikian, Indonesia dapat mensuplai komponen yang sesuai standar mutu Jepang untuk industri otomotif, mesin dan elektronik Jepang yang ada di Indonesia.
"Kalau Indonesia bisa melakukan itu, implikasinya sangat besar. EPA bisa mendorong industri dalam negeri," ujarnya menegaskan.
Halida mengakui, pembangunan MDC tidak dapat terwujud dalam waktu singkat namun menurutnya EPA memang kemitraan jangka panjang antar-dua negara.
Ia memahami ada masalah keterbatasan dana dari Jepang dan pembangunan MDC tidak dapat tergantung dari Official Development Assistant (ODA/dana resmi pemerintah Jepang untuk bantuan). Selain itu, Jepang juga tidak dapat memaksakan industrinya untuk memberikan lebih dari bantuan teknis.
Dalam perundingan liberalisasi perdagangan barang, Indonesia telah sepakat untuk menghapuskan Bea Masuk (BM) bahan baku komponen untuk pengguna spesifik (industri Jepang diB Indonesia).
Hingga kini, lanjut Halida, mekanisme dan kriteria kesepakatan itu masih dibahas.
Indonesia sebelumnya mengeluarkan produk baja untuk industri otomotif, elektronik dan mesin dari daftar barang yang dibebasnya BMnya.
Kesepakatan penghapusan BM produk baja tersebut didapat dengan syarat Jepang mau membantu Indonesia dalam pembangunan kapasitas industri baja untuk komponen.
"Kita akan terus bahas agar mendapatkan titik temunya,"ujarnya.
Halida mengatakan perundingan selanjutnya akan dilangsungkan pada akhir Mei 2007 di Jepang. (*)