"Informasi dari Panglima TNI bahwa ISIS sedang membangun basis di Filipina Selatan harus membuat aparat keamanan baik itu Polri, TNI maupun BIN lebih waspada," katanya di Jakarta, Rabu.
Dia menjelaskan, lembaga intelijen khususnya BIN memiliki peran sentral untuk melakukan upaya deteksi dini dan melakukan "intelligence sharing" kepada lembaga penegak hukum sehingga bisa mengantisipasi aksi-aksi terorisme yang mungkin terjadi.
Selain itu, menurut dia, adanya infiltrasi kelompok ISIS di berbagai jaringan di Tanah Air harus mendapatkan perhatian khusus.
"Beberapa ormas garis keras sudah terindikasi menjadi proxy dari ISIS di Indonesia bahkan ada pentolan ormas yang jelas-jelas membaiat warga untuk menjadi pengikut ISIS," ujarnya.
Politikus PDI Perjuangan itu menilai ancaman jaringan dan ideologi ISIS bukan hanya menyangkut aksi-aksi terorisme saja namun juga dengan cara mengganggu stabilitas politik nasional dan melalui aksi makar.
Dia mengatakan rakyat Indonesia harus waspada karena kelompok dan ideologi ini tidak akan berhenti sebelum tujuannya tercapai karena itu jaringannya harus segera dimatikan.
"BNPT, BIN maupun Polri harus mampu melakukan infiltrasi yang efektif ke jaringan-jaringan tersebut sehingga bisa mengetahui penyebaran paham dan proses rekruitmen yang dilakukan oleh kelompok ini," katanya.
Charles mengatakan keterlibatan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga penting untuk melacak aliran dana dengan prinsip "follow the money", apabila diputus aliran dananya maka tentu akan mempersulit gerakan ISIS.
Selain itu menurut dia, TNI memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengamanan di wilayah perbatasan sehingga ada atau tidak ancaman dari ISIS maka sudah sewajarnya TNI mengamankan perbatasan secara maksimal.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2016
