Anggota DPR minta pemerintah kaji biaya listrik

Jakarta (ANTARA News) - Anggota DPR RI Bambang Haryo Soekartono meminta pemerintah untuk mengkaji skema pembiayaan listrik menyusul rencana pencabutan subsidi listrik dari semua kalangan termasuk golongan tarif golongan 900 VA.

Bambang dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Selasa, mengatakan rencana pencabutan subsidi itu juga harus mempertimbangkan pelanggan yang merupakan pelaku usaha kecil dan menengah sehingga tidak menyulitkan mereka.

"Yang paling terkena dampaknya adalah rakyat kecil dan sektor UMKM. Dengan kenaikan ini dipastikan UMKM akan menaikkan harga produknya, karena listrik jadi sumber daya penting dalam produksi," katanya.

Rencananya, kenaikan tarif listrik bagi golongan pelanggan 900 VA dilakukan secara bertahap selama tiga kali, mulai Januari, Maret, dan Mei 2017. Masing-masing kenaikannya sebesar 32 persen.

Pada Januari 2017, tarif listrik akan naik dari sebelumnya Rp585 per KWh menjadi Rp774 per KWh per Januari. Tarif akan terus meningkat menjadi Rp1.023 per KWh pada Maret dan menjadi Rp1.352 per KWh pada Mei. Jadi, kenaikan ini sekitar 131 persen.

Anggota Komisi VI DPR RI ini mengharapkan pemerintah memperhatikan masalah yang dihadapi oleh pengusaha kecil dan menengah tersebut karena mereka juga bagian dari perekonomian nasional dan memberikan kontribusi yang tidak sedikit.

Di masa mendatang, Bambang mengharapkan agar pemerintah mengembangkan pembangkit listrik tenaga geothermal.

"Padahal, dari potensi geothermal dunia, 45 persennya ada di Indonesia. Bila kelak energi geothermal bisa dieksplorasi dengan maksimal, bisa menurunkan harga listrik bagi kebutuhan rumah tangga dan industri kecil di Tanah Air," katanya.