Jordania-Slovenia serukan penyelesaian politik bagi krisis Suriah

Amman (ANTARA News) - Jordania dan Slovenia pada Minggu (4/12) kembali menyampaikan perlunya untuk mendorong penyelesaian politik bagi krisis Suriah, kata kantor berita resmi Jordania, Petra.

Dalam satu pertemuan antara Raja Jordania Abdullah II dan Presiden Slovenia Borut Pahor di Ibu Kota Jordania, Amman, kedua pemimpin itu menekankan mengenai penyelesaian yang bertujuan mengakhiri kerusuhan dan mewujudkan persatuan serta keutuhan wilayah Suriah.

Pada Rabu lalu (30/11), Utusan Khusus PBB buat Suriah Staffan de Mistura juga telah menekankan perlunya penyelesaian politik bagi krisis Suriah.

Ia mengatakan "tak ada penyelesaian militer yang langgeng dan stabil" bagi konflik, yang telah berlangsung selama lebih dari lima tahun di negara Timur Tengah yang dirongrong perang tersebut.

Di dalam penjelasan kepada Dewan Keamanan PBB melalui konferensi video dari Jenewa mengenai situasi di Aleppo, kota di Suriah Utara, de Mistura mengatakan selama beberapa hari belakangan, ribuan warga sipil telah melarikan diri dari permukiman di Aleppo Timur, dan jumlah mereka bertambah dari jam-ke-jam.

Sementara itu Raja Jordania dan Presiden Slovenia juga membahas upaya untuk memerangi terorisme, kata Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Senin pagi.

Sehubungan dengan itu, Raja Jordania mendesak dilakukannya pendekatan menyeluruh guna menangkal terorisme yang menjadi masalah yang dihadapi Timur Tengah dan belahan lain dunia.

Presiden Slovenia menyampaikan dukungan bagi upaya Jordania dan layanan yang diberikan kepada pengungsi Suriah.

Ia mengatakan penting bagi masyarakat internasional untuk mencapai konsensus mengenai penyelesaian politik bagi krisis Suriah.

Dalam taklimat di Markas Besar PBB, New York, Jumat (2/12), Juru Bicara PBB Stephane Dujarric mengatakan kepada wartawan situasi kemanusiaan terus memburuk di Kota Aleppo, Suriah, tempat sebanyak 31.500 orang mengungsi dari daerah di Aleppo Timur, yang direbut kembali oleh Pemerintah Suriah.

"Ini meliputi sebanyak 26.500 orang yang mengungsi ke daerah yang dikuasai pemerintah atau Sheikh Maqsoud, serta sebanyak 5.000 orang yang kehilangan tempat tinggal di dalam Aleppo Timur," kata Dujarric.

"PBB dan mitranya meningkatkan reaksi kemanusiaan mereka di Aleppo dan menanggapi keperluan orang yang baru kehilangan tempat tinggal di semua daerah yang dapat mereka akses dengan menyediakan bantuan berupa tempat berteduh, makanan dan kesehatan," kata Dujarric. "Hari ini, tiga tim antar-lembaga PBB akan dikirim untuk menilai keperluan orang yang baru kehilangan tempat tinggal dan telah tiba dari Aleppo Timur.

Pembicaraan antara kedua pemimpin tersebut juga mencakup proses perdamaian Timur Tengah dan cara mendorong kerja sama bilateral.