Jakarta (ANTARA News) - Ketua MPR Hidayat Nurwahid menyatakan perombakan kabinet (reshuffle) adalah hak prerogatif Presiden dan bukan atas desakan partai politik. "Silakan Presiden menggunakan hak prerogatifnya dan menghadirkan reshuffle yang lebih kuat," kata Hidayat di sela-sela Milad (ulang tahun) Partai Keadilan Sejahtera ke-9, di Lapangan Masjid Al Azhar, Jakarta Selatan, Minggu. Hidayat mengatakan seharusnya reshuffle dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, sehingga sebelum reshuffle, Presiden dan Wakil Presiden harus menyamakan persepsi tentang pencapaian target. "Reshuffle harus dilakukan dengan cermat dan profesional, sebab tidak ada lagi waktu bagi SBY untuk melakukan reshuffle kembali," ujarnya. Oleh karena itu, Hidayat berpendapat, Presiden harus tegas apakah akan ada reshuffle atau tidak, karena Presiden telah mendapatkan masukan dari berbagai pihak mengenai hal itu. "Presiden telah banyak terima masukan dan silakan ambil keputusan. Dampak dari keputusan yang diambil apakah nantinya positif dan negatif yang pertama kali merasakan adalah Presiden," katanya. Sebelumnya, Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono perlu mempertimbangkan usulan dan saran masyarakat dalam melakukan reshuffle kabinet. "Reshuffle kabinet jangan hanya sekedar mengganti orang saja, atau mengakomodasi kepentingan partai politik (parpol, tetapi harus pula memperhatikan kriteria seorang menteri," kata Din, menanggapi sinyal Presiden Yudhoyono yang akan melakukan reshuffle kabinet. Namun, Din mengingatkan jika reshuffle dilakukan, maka dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja pemerintah. Kkarena itu, Presiden Yudhoyono harus menentukan kriteria menteri yang baru. "Kriteria utamanya adalah profesionalitas secara luas. Misalnya 'managerial skill', kemampuan menggalang potensi birokrasi, kepemimpinan serta mampu menumbuhkan motivasi," katanya. Selain itu, juga harus mampu menggalang kemitraan dengan masyarakat, sehingga pemerintah jangan berharap bisa menyelesaikan sendiri permasalahan bangsa saat ini, tapi harus ada kerja sama yang sinergis. Ia mengharapkan dengan reshuffle, menteri yang baru dapat meningkatkan inovasi, kreativitas, terobosan baru, berjihad, berpikir dan bekerja keras untuk menyelesaikan masalah bangsa. "Sekarang memang saat yang tepat bagi Presiden Yudhoyono untuk reshuffle kabinet, karena jika sampai tertunda hingga pertengahan 2007, atau lebih dari itu, maka sudah sangat dekat dengan agenda demokrasi Pemilu 2009," katanya. Kalau terlalu dekat, dikhawatirkan menteri yang baru nanti, apalagi dari parpol, hanya akan mengakumulasikan kekuatan, kekuasaan dan kekayaan untuk kepentingan partainya. (*)
Copyright © ANTARA 2007
