Anggota DPR : pembangunan infrastruktur jangan kurangi kesejahteraan

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron menginginkan pembangunan infrastruktur yang sedang digalakkan di berbagai daerah jangan sampai mengurangi tingkat kesejahteraan warga yang ada di sekitar lokasi penggusuran itu.

"Pembangunan infrastruktur yang mengharuskan menggusur lahan masyarakat, seharusnya tidak memiskinkan masyarakat," kata Herman Khaeron dalam rilis di Jakarta, Jumat.

Herman menegaskan, pembangunan infrastruktur yang dibuat ada yang berpotensi mengurangi luas lahan pertanian sehingga seharusnya ada jalan keluar terhadap permasalahan tersebut.

Politisi Partai Demokrat itu berpendapat, solusi itu antara lain bagaimana supaya penggusuran lahan dapat terganti lahan yang baru yang memiliki tingkat produktivitas yang sama atau bisa lebih tinggi lagi.

"Dalam pemikiran kami, bahwa sesungguhnya harus ada ganti rugi. Kalaupun harus direlokasi, harus manusiawi," katanya.

Dia mengemukakan bahwa dampak dari pembangunan harus diminimalkan agar jangan sampai masyarakat yang mendapat imbas yang terbebani penggusuran tersebut.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan agar pengusaha juga membangun infrastruktur pendukung untuk menunjang pembangunan di daerah.

"Orang melupakan, orang hanya melihat yang besar-besar, padahal yang menengah dan yang kecil ini juga banyak peluang yang bisa dimasuki," kata Presiden dalam sambutan peresmian Indonesia Infrastructure Week dan Konstruksi Indonesia 2016 di Balai Sidang Jakarta pada Rabu (9/11).

Menurut Presiden, sejumlah infrastruktur pendukung itu antara lain perhotelan dan restoran. Peluang investasi di bidang tersebut terbuka lebar untuk meramaikan pembangunan di daerah-daerah terpencil.

Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendukung Pemerintah untuk melakukan percepatan pembangunan infrastruktur nasional dengan meningkatkan investasi yang melibatkan swasta.

"Kebutuhan dana investasi Indonesia diperkirakan berkisar 420-430 miliar dolar AS untuk membangun proyek-proyek strategis seperti kelistrikan 35.000 MW, 2.000 km jalan tol, rel kereta dan lain-lain. Angka yang sangat agresif dan membutuhkan kerja keras semua pihak," kata Ketua Umum Kadin Rosan Perkasa Roeslani, di sela-sela ASEAN G2B Infrastructure Investment Forum di Jakarta, Selasa (8/11).

Karena angka tersebut dianggap terlalu agresif, Rosan mengatakan bahwa pemerintah sangat membutuhkan pendanaan dari sektor swasta sebab uang negara tidak akan cukup membiayai seluruh proyek strategis pemerintah.