Mensos jamin biaya penyaluran dana PKH tidak bebani APBN

Mataram (ANTARA News) - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menjamin biaya penyaluran dana nontunai Program Keluarga Harapan tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta penerima manfaat.

"Program ini benar-benar zero APBN. Semua ditanggung bank penerbit kartu," kata Mensos di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kamis.

Menurut Khofifah, bank penerbit Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) menanggung biaya penyaluran dana dari pemerintah pusat ke rekening tabungan penerima manfaat PKH melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan kewajiban pelayanan terhadap publik (PSO).

Demikian pula seluruh biaya transaksi dengan menggunakan kartu ditanggung oleh bank.

Penyaluran dana PKH di Jawa, Bali dan Papua ditanggung oleh BNI, Bank Mandiri dan BTN. Sedangkan di luar ketika pulau itu ditangung oleh BRI.

Pada tahun ini jumlah penerima PKH ini sebanyak enam juta keluarga dengan jumlah penerima PKH sebanyak enam juta keluarga dengan total bantuan senilai Rp7,62 triliun.

Pada bulan Desember 2016 penerima PKH nontunai sebanyak satu juta keluarga.

"Tahun 2017 penerima PKH nontunai ditargetkan sebanyak tiga juta keluarga. Dengan demikian maka pada tahun depan sudah lebih dari 50 persen penerima manfaat PKH nontunai," katanya.

Khofifah tidak bisa menargetkan penerima dana PKH nontunai bisa mencapai 100 persen karena tergantung kesanggupan bank.

"Penyebaran bank tidak sama dengan penyabaran penerima manfaat PKH. Maka selain lewat bank, ada yang penyalurannya lewat kantor pos dan berbasis masyarakat seperti di pedalaman Papua yang tidak terjangkau oleh bank. Mereka dikoordinasikan oleh kelompok masyarakat untuk mengambil uang dengan menggunakan pesawat," ujar Khofifah yang juga merupakan Ketua Umum PP Muslimat NU itu.

Penyaluran dana PKH secara nontunai diharapkan mampu menghilangkan pungutan liar dan penyalahgunaan karena penerima manfaat saja yang bisa mengambilnya melalui anjungan tunai mandiri (ATM) sekaligus sebagai alat pembayaran yang terintegrasi.

Jumlah dana PKH yang diterima tidak sama tergantung kondisi dan jumlah anggota keluarga.

Namun Mensos menyebutkan rata-rata satu keluarga menerima sebesar Rp2,7 juta dalam satu tahun yang disalurkan dalam empat tahap.

Sebelumnya Mensos meresmikan program elektronik warung gotong royong (e-Warong) di Kota Mataram yang didirikan oleh anggota Koperasi Usaha Bersama untuk melayani pembelian bahan kebutuhan pokok para penerima manfaat PKH.