Kongres Maritim Indonesia I rumuskan infrastruktur laut

Surabaya (ANTARA News) - Deputi Bidang Infrastruktur Kemenko Kemaritiman Ridwan Djamaludin memastikan Pemerintah akan menjadikan hasil Kongres Maritim Indonesia I di Surabaya, 1 - 2 Desember, sebagai masukan pengambilan kebijakan dalam sektor kemaritiman, khususnya di bidang infrastruktur.

"Di kongres ini kita merumuskan rencana aksi yang akan dijadikan masukan kebijakan Pemerintah dalam sektor kemaritiman, khususnya infrastruktur," katanya, Kamis. Menurutnya, pemerintah sangat berkepentingan dengan diadakannya Kongres Maritim Indonesia I untuk mewujudkan cita-cita menjadi poros maritim dunia, sebagaimana yang dicanangkan Presiden Joko Widodo.

Kongres Maritim Indonesia I, lanjut dia, mempertemukan para pihak terkait. Ada dari Pemerintah, akademisi, praktisi dan pelaku usaha. Sehingga kita bisa mengetahui, khususnya dari para pelaku usaha, terkait infrastruktur apa yang dibutuhkan.

"Dengan begitu kebijakan pemerintah dalam membangun infrastruktur laut nantinya akan tepat sasaran," ucapnya.

Ia memberikan gambaran Pemerintah telah banyak meresmikan bandara-bandara kecil di pulau-pulau terluar Indonesia dalam setahun terakhir.

Selain juga keberadaan tol laut yang menjadi program pemerintah untuk memasok bahan-bahan kebutuhan pokok ke daerah-daerah yang selama ini sulit terjangkau.

Pulau-pulau kecil yang telah terfasilitasi dengan infrasturktur bandara dan tol laut tersebut, diungkapkan Ridwan, kalau dihitung dari sisi ekonomi, sebelumnya sangat sulit untuk dibilang mencapai nilai ekonomi.

Ia mengharapkan Pemerintah mendapat masukan dalam pengambilan kebijakan ke depan, demi mewujudkan pencanangan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

"Banyak sekali program-program yang kita jalankan saat ini, mulai dari penyiapan kapal-kapal dan segala sistemnya di kepelabuhanan, agar pelabuhan kita lebih tertib dan efisien pengelolaannya," jelas dia.

Penggagas Kongres Maritim Indonesia I, Prof Daniel M Rosyid, PhD, mengatakan dalam kongres ini telah mengundang berbagai pihak yang terkait dengan kemaritiman demi mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Selain dari Kemenko Kemaritiman, juga diundang perwakilan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian ESDM, Kementerian Pariwisata, dan Kementerian Perindustrian dan pihak lainnya.

Selain itu juga diundang TNI Angkatan Laut, Badan Keamanan Laut, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Anggota Dewan, akademisi, mahasiswa, serta pelaku industri galangan dan perusahaan pelayaran.

"Mahasiswa juga kita undang karena mereka nanti yang membawa misi ini ke depan," ucap pakar maritim yang juga Guru Besar Bidang Kemaritiman dari Kampus Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya (ITS) ini.